Pengadilan Manokwari Diharapkan Membenahi Infrastruktur dan SDM | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

Pengadilan Manokwari Diharapkan Membenahi Infrastruktur dan SDM

Papua Barat Penulis  Kamis, 28 Maret 2019 12:15 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Manokwari seharusnya mulai berbenah dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Sebab, kata dia, kondisi PN Manokwari sekarang sudah tidak lagi memenuhi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang maksimal dan tidak layak dalam memberi pelayanan yang bersifat memuaskan masyarakat pencari keadilan.

“Persoalan terkecil saja yang kita bisa lihat, ada 3 ruang sidang di PN Manokwari, tetapi yang nyaman untuk digunakan hanya 1 ruang sidang, 2 ruang yang lain jarang digunakan karena memang kondisinya tidak layak. Tidak ada AC, ruangnya sempit, tidak ada pengeras suara. Kemudian, kursi yang digunakan pengunjung bunyi-bunyi, tentu mengganggu kenyamanan persidangan,” ungkap Warinussy kepada Tabura Pos di PN Manokwari, Selasa (26/3).

Selain itu, tambahnya, secara fisik, ruang tahanan yang biasa digunakan untuk para tahanan menunggu proses persidangan, seperti kamar kos 3 x 4 meter yang hanya diperuntukkan untuk tempat tinggal 1 orang. Lanjut Warinussy, hal ini bisa dilihat secara nyata bahwa ruangan tahanan memang sangat sempit dan tidak bisa digunakan menampung lebih dari 10 orang tahanan, seperti yang sering terjadi sidang begitu padat.

Dikatakan Warinussy, seharusnya pelayanan yang diberikan PN Manokwari terhadap para pencari keadilan mempertimbangkan unsur kenyamanan, bukan menambah kondisi para tahanan semakin tertekan, dikurung dalam ruang tahanan kecil.

Bukan itu saja, sambung dia, hal yang harus diperhatikan PN Manokwari, yakni menyediakan ruang tahanan yang terpisah-pisah sesuai jenis perkara yang akan disidangkan.

“Misalnya menyediakan ruang tahanan untuk laki-laki yang terpisah dari wanita dan menyediakan ruang tahanan anak yang terpisah dari tahanan dewasa atau ruang tahanan tipikor yang terpisah dari ruang tahanan pidana umum,” katanya.

Warinussy menuturkan, masa para pencari keadilan harus datang dan berdesak-desakan di ruang tahanan yang sempit hanya untuk menunggu sidang yang waktunya tidak menentu. Untuk itu, ia meminta PN Manokwari bisa memberi pelayanan sesuai SOP dan memuaskan, sehingga tidak menambah beban hidup mereka yang tersangkut persoalan hukum, karena berdesakan di ruang tahanan.

Ia menyebutkan, ada 3 tugas utama yang sekarang disandang PN Manokwari, yaitu: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor Papua Barat, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Papua Barat di Manokwari, sehingga dengan beban tersebut, diperlukan pembenahan guna memetakan setiap perkara sesuai masing-masing ruang sidang.

“Jangan seperti yang terjadi saat ini, untuk menunggu suatu persidangan saja harus menunggu dan mengantre dengan perkara lain yang juga menunggu waktu dan tempat untuk persidangan. Hal itu tentu menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena waktunya terbuang,” ungkapnya.

Selain itu, ia berharap ada penambahan hakim dan staf dalam melaksanakan sistem pelayanan terpadu satu pintu di PN Manokwari.

“Jadi saya pikir seperti itu, Ketua PN Manokwari seharusnya sudah mulai mengusulkan ke Mahkamah Agung (MA) meminta renovasi secara besar-besaran di PN Manokwari. Bila perlu mengusulkan untuk membongkar gedung lama, kemudian bangun gedung yang baru, karena ini demi kenyamanan dalam pelayanan,” pintanya.

Menanggapi hal ini, Humas PN Manokwari, Rodesman Aryanto, SH mengaku apa yang disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, menjadi catatan penting untuk melakukan pembenahan.

Diungkapkannya, gedung PN Manokwari yang sekarang merupakan gedung lama yang sudah berusia lebih dari 30 tahun dan belum dirombak sejak dibangun. “Memang kondisi gedung PN Manokwari saat ini belum memenuhi standar yang diharuskan MA terhadap standar Pengadilan Negeri,” kata Aryanto kepada Tabura Pos di ruang kerjannya, Rabu (27/3).

Dikatakan Humas PN, apabila dilihat secara jeli, memang banyak kekurangan yang dialami PN Manokwari dalam memberi pelayanan terhadap para pencari keadilan, seperti kondisi ruang sidang yang tidak memadai dan ruang tahanan yang tidak layak untuk menampung para tahanan, karena ruangannya kecil.

Apalagi, sambung Aryanto, selain menangani perkara perdata, baik permohonan dan gugatan, pihaknya juga menangani perkara tipikor dan perkara PHI di wilayah hukum PN Manokwari yang terdiri dari 5 kabupaten, yaitu: Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Ada banyak perkara yang kami sidangkan di sini, sehingga kami upayakan untuk memaksimalkan, tetapi kondisinya seperti ini, bisa diakui kalau pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat menjadi kurang begitu maksimal,” tukasnya.

Menurutnya, dengan kondisi ini, pihaknya pernah mengusulkan permohonan untuk memperbaiki sarana penunjang atau pembangunan gedung baru ke MA, hanya saja, permohonan itu sampai sekarang belum ditanggapi.

Namun, tegas dia, meski ada kekurangan di sana-sini, tidak menjadi penghalang untuk tetap memberi pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang mencari keadilan. “Kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Kalau memang ada anggaran yang dikucurkan dari pusat, kita tetap akan melakukan perbaikan,” pungkas Aryanto. [BOM-R1]

Dibaca 138 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX