Bupati Teluk Bintuni Klaim Pemda Selalu Perioritaskan Kepentingan Masyarakat | Pasific Pos.com

| 13 November, 2019 |

Bupati Teluk Bintuni Klaim Pemda Selalu Perioritaskan Kepentingan Masyarakat

Papua Barat Penulis  Kamis, 28 Maret 2019 12:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bintuni, TP – Postur belanja kabupaten Teluk Bintuni dipilah menjadi dua bagian yaitu belanja aparatur dan belanja publik.

Pada 2018 belanja apratur kabupaten Teluk Bintuni masih di bawah 30 persen terhadap belanja publik yang besarnya mencapai 70 persen.

Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT, kepada Tabura Pos, Selasa (26/3) saat ditemui di kediamannya di Bumi Saniari SP-3 distrik Manimeri, mengatakan, dengan data ini, menunjukan Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang mampu memperhatikan kepentingan masyarakat.

Ia mengungkapkan, dalam perjalanan tahun anggaran 2018, khususnya mengenai transfer rutin  yang masuk ke rekening daerah, yakni Dana Alokasi Umum (DAU).

Dikatakannya, besaran DAU sama dengan satu per dua belas persen dari total DAU. Sehingga, setiap bulannya, yang diterima Pemkab mencapai sekitar Rp. 45,6 miliar lebih.

Lanjut Bupati, sumber-sumber penerimaan yang lain masuknya secara periodik bahkan ada yang turun pada bulan Desember dan tentunya berdampak pada kurang sehatnya kondisi keuangan Pemkab Teluk Bintuni, sebab dalam sistem pembelanjaan, sudah diatur bahwa setiap triwulan dilakukan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan seluruh OPD.

Pemkab teluk Bintuni kata Bupati, selalu berupaya untuk menyiapkan postur belanja yang ideal dari sumber-sumber penerimaan yang lain selain DAU seperti, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otsus, DBH Migas dan Dana Insentif Daerah (DID).

Namun, sumber-sumber penerimaan tersebut tidak turun sesuai jadwal, karena situasi keuangan global saat itu, sehingga transfer ke daerah pun tersendat.

“Kalaupun dana transfer yang masuk, pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersifat urgen. Misalnya, DBH Migas kurang salur,” jelas Bupati.

Bupati mengungkapan, Peraturan Menteri Keuangan, anggarannya sudah turun pada bulan Agustus, tapi sampai ke daerah pada November 2018, sehingga pemda mengalami kerepotan dalam mengelola anggaran apalagi dana yang ditransfer masuknya mendekati akhir tahun.

“Meski kondisi keuangan kita di tahun 2018 tidak sesuai harapan, namun sejumlah program strategis kita tetap berjalan. Diantaranya, dana bantuan keagamaan, dana padat karya, dana bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan sarana perikanan dan bantuan bagi para petani. Disamping itu, dengan keterbatasan anggaran yang ada kita tetap gelontorkan paket masyarakat sebanyak 300 paket,” jelasnya.

Bupati Petrus Kasihiw menjelaskan, akibat keterlambatan transfer, berdampak pada penghasilan pegawai seperti, insentif dan lauk pauk, termasuk upah bagi para tenaga honor tidak berjalan karena pemda berada dalam posisi sulit keuangan.

Bupati menerangkan, bila bayar insentif dan lauk pauk saat itu, maka pekerjaan yang lain akan terbengkalai. Di mana, pada 2018, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) digelontorkan dalam bentuk DAK non fisik.

“Seharusnya, kita menunggu uang itu ada baru kita berikan bantuan kepada puskesmas dan sekolah-sekolah. Akan tetapi, karena itu belum turun, maka kita memakai DAU untuk ditanggulangani. Sehingga berakibat terganggunya manajemen keuangan kita,” terangnya.

Selain itu, ungkap Bupati, ada juga bantuan bagi jenjang pendidikan TK, SD dan SMP yang tetap berjalan sesuai tahapan. Sementara yang sedikit mengalami kendala adalah bantuan pendidikan kepada mahasiswa dan jenjang pendidikan SMA dan SMK.

Ia mengungkapkan, untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, sebenarnya bukan lagi tanggung jawab pemda, namun ada kebijakan yang diambil karena bila tidak anak-anak yang akan menjadi korban.

“Oleh sebab itu, saya keluarkan SK untuk membantu anak-anak kita dengan uang sebesar 2 juta per orang per tahun. Di mana, dana tersebut dikelola oleh komite sekolah dan orang tua murid, yang kemudian diserahkan ke pihak sekolah,” bebernya.

Sementara itu, untuk mahasiswa, pemda sudah merubah sistemnya. Kalau dulu, semua mahasiswa mendapat bantuan dengan besaran yang sama, namun sekarang dibedakan.

Kepada mahasiswa asal Tujuh Suku, yang tadinya menerima bantuan sebesar Rp 4 juta, dinaikkan menjadi Rp 4,5 juta untuk kota studi Bintuni. Sedangkan, untuk kota studi di luar Teluk Bintuni yang tadinya sebesar Rp. 5 juta, dinaikkan menjadi Rp 5,5 juta.

Dan khusus mahasiswa studi akhir, ditambah Rp 1 juta menjadi Rp 11 juta. Sedangkan, untuk mahasiswa non Tujuh Suku kita tidak naikkan besaran bantuannya. [VLI-R4]

Dibaca 137 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.