Gubernur dan Bupati Mansel Diharapkan Tidak Terbitkan Rekomendasi Teknis dan IUP untuk PT MSL | Pasific Pos.com

| 22 November, 2019 |

Gubernur dan Bupati Mansel Diharapkan Tidak Terbitkan Rekomendasi Teknis dan IUP untuk PT MSL

Papua Barat Penulis  Kamis, 28 Maret 2019 12:06 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari Selatan (Mansel) diminta untuk tidak menerbitkan rekomendasi teknis dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT. Mitra Silva Lestari (MSL).

Direktur Panah Papua, Sulfianto Elias, menilai bila bila Gubernur dan Bupati Mansel, mengeluarkan IUP untuk PT MSL, maka melanggar Inpres Moratorium Sawit Nomor 8/2018.

Elias menjelaskan, PT MSL memperoleh Izin Lokasi perkebunan dengan luas sekitar 11.214 hektar oleh salah satu penjabat bupati Kabupaten Manokwari Selatan pada 2015 lalu.

Dalam dokumen Izin tersebut, beber Elias, posisi lokasi perkebunan terletak pada dua distrik yaitu Distrik Tahota dengan luas 8.975 hektar dan Distrik Isim seluas 2.239 hektar.

“Izin lokasi tersebut berlaku selama tiga tahun kemudian diperpanjang oleh Bupati Manokwari Selatan sebagaimana telah diberitakan dalam sebuah media beberapa waktu yang lalu,” jelas Elias.

Ketika ditanya, apakah kebijakan Bupati untuk melakukan perpanjangan izin lokasi ini melanggar komitmen presiden sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018, Elias menjawab, mencermati isi Inpres 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit, tidak terdapat instruksi agar Bupati menunda pemberian izin lokasi bagi pemohon.

Apalagi lanjut Elias, pada Kasus PT MSL, izin lokasi telah terbit sejak tahun 2015 sehingga merupakan kebijakan yang tidak keliru jika Bupati melakukan perpanjangan izin lokasi PT MSL.

Namun untuk menjalankan usahanya, PT MSL tidak dapat berjalan hanya dengan berbekal Izin lokasi, akan tetapi diperlukan izin lainnya seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lingkungan, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk memastikan usahanya berjalan dengan baik.

“Mencermati substansi Inpres 8 Tahun 2018, Gubernur dan Bupati diinstruksikan untuk menunda memberikan rekomendasi merupakan kewenangan gubernur dan  IUP kelapa sawit merupakan kewenangan bupati dan Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada di dalam kawasan hutan,” ungkap Elias.

Ia menambahkan, untuk PT MSL, rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh Gubernur adalah rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi. Khusus untuk penerbitan izin, terdapat dua Izin yang ditunda pemberiannya yaitu IUP dan Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru dalam kawasan hutan.

“Kita sudah membedah terkait Inpres moratorium sawit nomor 8 tahun 2018 tersebut, dan jelas-jelas disitu dijelaskan tidak boleh ada pemberian izin, baik itu dilahan untuk hutan penggunaan lainnya (HPL),” jelas Elias.

Menurut Elias, sebelum izin lokasi untuk PT MSL diterbitkan pada tahun 2015, wilayah APL yang saat ini telah diberi Izin lokasi, peruntukannya tidak untuk perkebunan khususnya perkebunan skala luas seperti perkebunan sawit.

Peta Pola ruang pada lampiran Perda No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, saat itu belum memiliki Perda RTRW, menunjukaan bahwa peruntukannya sebagian besar untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan Luas 5.013 hektar dan Hutan Produksi (HP) dengan luas 2.249 hektar (masih masuk dalam kawasan hutan), serta APL seluas 3.047.

Dikatakannya, penerbitan izin lokasi pada periode 2015 tentunya telah melanggar syarat perizinan lokasi sebagaimana telah diatur dalam Peratuan Menteri Negara Agraria (Permen Agraria) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Perpanjangan Izin lokasi yang dikabarkan telah ditandatangani oleh Bupati Manokwari Selatan (periode sekarang) juga tidak sesuai dengan Peta Pola Ruang dalam Perda RTRW Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2016.

Perpanjangan izin lokasi ini juga telah menyalahi syarat perizinan lokasi yang diatur Permen ATR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.

Dalam peraturan tersebut diatur mengenai syarat pemberian perpanjangan izin lokasi. Perpanjangan hanya diberikan jika tanah yang diperoleh sudah lebih dari 50 %. Berdasarkan informasi dari masyarakat di Distrik Tahota bahwa belum terdapat jual beli atau pelepasan tanah untuk pihak perusahaan.

“Pada kegiatan sosialisasi AMDAL di Distrik Tahota, Kabupaten Manowari Selatan, yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan Pemerintah Mansel beberapa waktu yang lalu, tidak terlibat perwakilan masyarakat yang tinggal di Distrik Isim, hal ini diungkapkan warga kepada kami, saat kami survey dilapangan,” ungkap Elias.

Padahal sambung dia, sesuai dengan Izin lokasi yang diterbitkan, letak izin berada di dua distrik yaitu Distrik Tahota dan Isim.

“Kami sempat mewawancarai kepala kampung Isim, Frans Iba. Berdasarkan keterangan Frans, bahwa masyarakat tidak tahu jika terdapat rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Isim,” jelasnya.  

Elias mengatakan, ketika ditanya terkait sikap masyarakat adat tentang masuknya izin kelapa sawit di Dataran Isim, Frans menyatakan komitmen untuk tidak menerima perkebunan sawit di wilayahnya.

Pada Akhir bulan Maret, Panah Papua menggelar kegiatan penguatan Kapasitas Masyarakat Adat Sough Bohon untuk menjaga tanah dan hutan alam Papua.

Pada kegiatan tersebut terdapat kelompok masyarakat adat yang menolak rencana pembukaan perkebunan sawit di Distrik Tahota. Hampir seluruh anggota Marga Meskene di Distrik Tahota menolak rencana perkebunan tersebut.

Selain itu, dalam kegiatan penguatan kapasitas tersebut, beberapa masyarakat menolak untuk menjual tanah kepada perusahaan. Masyarakat adat telah melihat pada beberapa wilayah perkebunan sawit seperti di Distrik Sidey dan Distrik Kebar bahwa perkebunan tersebut dapat menghilangkan wilayah berburu dan meramu masyarakat.

“Jadi, Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat sebagaimana amanah Deklarasi Manokwari (ICBE), Inpres moratorium sawit dan rencana aksi KPK,” tandas Elias. [CR46-R4]

Dibaca 283 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.