Anggaran Pembangunan Asrama Tunanetra Dipertanyakan | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

Anggaran Pembangunan Asrama Tunanetra Dipertanyakan

Papua Barat Penulis  Sabtu, 23 Maret 2019 13:47 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Badan Pengurus Tunanetra Provinsi Papua Barat mempertanyakan kejelasan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Dinas Sosisal tentang pembangunan Asrama Tunanetra di wilayah Provinsi Papua Barat sekitar Rp. 3,5 miliar yang bersumber dari APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2018 lalu.

Sebab, Wakil Ketua Tunanetra Provinsi Papua Barat, Septinus Manggaprouw mengungkapkan, pihaknya terpaksa mempertanyakan alokasi dana itu karena sampai sekarang belum ada realisasi pembangunan Asrama Tunanetra di Provinsi Papua Barat.

“Anggaran pembangunan ini sudah keluar dari tahun anggaran 2018 lalu, jumlahnya sebesar Rp. 3,5 miliar lebih melalui bidang Resos pada dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Yang jadi pernyataan kami, anggaran itu sudah keluar tetapi kemarin mereka mengalihkan anggaran sebesar Rp. 2,5 miliar lebih ke bantuan lansia,” kata Manggaprouw saat bertandang ke redaksi Tabura Pos, kemarin.

Lebih lanjut, kata Manggaprouw, alasan Pemprov Papua Barat melalui Dinas Sosial mengalihkan dana tersebut untuk bantuan Lansia itu, apa?.  Dan,  kapan pembangunan asrama Tunanetra itu berjalan atau direalisasikan.

Diungkapkan Manggaprouw, aspirasi pembangunan asrama ini bukan dari Dinas Sosial, Pemprov Papua Barat tetapi dari gagasan para Tunanetra di wilayah Papua Barat.

“Tahun 2015, lalu kita melakukan musyawarah daerah untuk mengusulkan sejumlah program kerja dari kami. Tetapi waktu itu tidak ada tanggapan dari mantan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi.

Akhirnya, kami melakukan aksi demo ke eks kantor Gubernur Papua Barat yang berada di Jl Siliwaringi dan yang hadir saat itu dari Dinas Sosial Provinsi. Lalu kita terus-menerus mendesak dan mempertanyakan aspirasi kami hingga tahun 2018 aspirasi kami dijawab oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan,” terang Manggaprouw.

Tetapi, lanjut dia, sampai saat ini pihaknya tidak tahu progress atau perkembangan dari aspirasi tersebut. Padahal, Pemprov Papua Barat telah menjawab aspirasi mereka.

Oleh sebab itu, kata Manggapruw, melalui media ini pihaknya mempertanyakan kejelasan dari Pemprov Papua Barat tentang Pembangunan Asrama Tunanetra di Papua Barat, sebab anggarannya telah dicairkan sesuai Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) di Tahun 2018 lalu tetapi sampai saat ini belum ada pembangunan asrama Tunanetra.

“Lokasi sementara yang kami dengar lokasi asrama tunanetra akan dibangunan di Bakaro, tetapi ternya lokasi itu akan dibangunan Balai Pelatihan Kerja dari Pemprov Papua Barat yang ditangani Dinas Sosial.

Padahal, anggaran itu diperuntukan untuk pembangunan asrama bagi kami, kami mempertanyakan hal itu, kenapa anggaran dialikan dan belum juga ada pembangunan asrama,” tandas Manggaprouw.

Menanggapi pernyataan itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, pihaknya telah menghubungi kepada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

Tetapi, Kepala Dinas Sosial lagi mengikuti kegiatan diluar daerah, sehingga dirinya belum sempat melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial.

“ Saya  sudah komunikasi dengan bapak sekretaris daerah (sekda) Papua Barat agar segera menindaklanjuti informasi tersebut. Artinya,  sekda cek dulu lokasi pembangunan asrama,” ungkapnya.  

Sementara Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan mengatakan, jika memang alokasi dana itu ada maka pembangunan asrama itu harus dilaksanakan. “ Kalau tidak dilaksanakan tetapi ada dananya, pasti juga ketahuan dan berurusan dengan hukum dan kita mendukung itu,” kata Mandacan kepada wartawan usai memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (22/3).

Diungkapkan Mandacan, dirinya juga baru mendapatkan informasi ini, untuk itu dirinya akan mengecek kepastian anggaran tersebut dalam DPA Provinsi Papua Barat 2018.

“Kalau memang anggaran itu ada maka harus ada pembangunan, tetapi kalau anggaran itu tidak ada maka perlu dijelaskan kepada publik bahwa hal itu tidak benar, tetapi kalau benar itu harus ditindaklanjuti dengan membangun asrama,” tandas Mandacan. [FSM-R2]

Dibaca 195 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.