Bupati Teluk Bintuni akan Tunjuk Plt Sekwan | Pasific Pos.com

| 15 October, 2019 |

Bupati Teluk Bintuni akan Tunjuk Plt Sekwan

Papua Barat Penulis  Rabu, 20 Maret 2019 07:26 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bintuni, TP – Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, menegaskan siapa pun wajib menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses hukum yang sedang dijalani Sekretaris DPRD Teluk Bintuni berinisial DA yang tersandung dugaan korupsi pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni.

“Ini kan namanya proses hukum, dan yang punya wewenang adalah aparat penegak hukum. Lalu, yang namanya proses hukum itu siapapun tidak bisa intervensi, bahkan saya selaku kepala daerah,” jelas Bupati yang dijumpai disela-sela Forum OPD, Senin (18/3).

Bupati mengaku, ada upaya dari pihak keluarga dan DPRD Teluk Bintuni dengan menyurati Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, agar DA diberikan penanggugan penahanan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban.

“Semoga itu bisa menjadi pertimbangan bagi aparat penagak hukum. Yang jelas, proses hukum tetap berjalan dan saya berencana akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD berkaitan dengan tugas-tugas DA di lembaga,” jelas Bupati.

Bupati menerangkan, bila permohonan penangguhan penahanan DA ditolak Kejari Sorong, maka dirinya akan segera mengambil langkah dengan menempatkan seorang pejabat pelaksana tugas (Plt). Sebab, apabila kekosongan terjadi dalam waktu lama dan tidak disikapi secara cepat, maka akan mengganggu agenda kerja para wakil rakyat.

“Kalau upaya untuk meminta penangguhan penahanan ditolak oleh pihak Kejari Sorong, maka solusinya saya akan angkat pelaksana tugas menggantikan beliau hingga ada pejabat definitif,” tandas Bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekwan Teluk Bintuni, DA ditahan Kejari Sorong, Jumat (15/3) pekan lalu, sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, di Kota Sorong.

DA diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk alokasi pembiayaan kegiatan dari APBD Teluk Bintuni Tahun 2010. Di mana, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara ditaksir mencapi Rp. 950 juta.

DA ditahan Kejari Sorong selama kurang lebih 20 hari. Berkas perkara dari penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota telah dinyatakan lengkap P.21.

Pelimbahan tersangka DA ke Kejari Sorong, disertai dengan barang bukti diantaranya dokumen konyrak, dokumen pencairan dana, surat ketarangan pengangkatan sebagai PNS serta uang tunai sebesar Rp. 65 juta. [VLI-R4]

Dibaca 271 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini