BI : Hanya 10 BPKAD di Papua Telah Menerapkan CSM | Pasific Pos.com

| 17 June, 2019 |

Seminar dan workshop pemetaan potensi dan penyusunan roadmap pengembangan elektronifikasi transaksi Pemda Papua. Seminar dan workshop pemetaan potensi dan penyusunan roadmap pengembangan elektronifikasi transaksi Pemda Papua.

BI : Hanya 10 BPKAD di Papua Telah Menerapkan CSM

Ekonomi & Bisnis Penulis  Jumat, 15 Maret 2019 06:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura – Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Joko Supratikto mengatakan, sampai saat ini hanya 10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah menerapkan Cash Managemenet System (CSM).

Kesepuluh BPKAD yakni Provinsi Papua , Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai.

“Di sisi penggajian ASN, mayoritas Pemda di Papua telah melaksanakan secara non tunai, keragaman tahapan elektronifikasi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain kebijakan atau regulasi Pemda, keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, dan kondisi geografis, “jelas Joko, Kamis (14/3/2019).

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mendukung penuh upaya pemerintah pusat dan Pemda untuk pengembangan elektronifikasi, sejalan dengan inisiatif Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014 bersama pemerintah.

Selain itu, kata Joko, elektronifikasi transaksi Pemda merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perencanaan ekonomi daerah menjadi lebih akurat.

“Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah perlu kita dukung bersama karena merupakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, “kata Joko dalam seminar dan workshop pemetaan potensi dan penyusunan roadmap pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pemerintah Provinsi Papua.

Seminar dan workshop digelar, kata Joko, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi.

“Dan nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang masing-masing tertanggal 17 April 2017, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menginisiasi seminar dan workshop pemetaan potensi dan penyusunan roadmap pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Papua dengan mengundang seluruh kepala daerah dan kepala BPKAD di Provinsi Papua, “jelas Joko.

Seminar dan workshop tersebut, kata Joko, juga menghadirkan perwakilan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) untuk memberikan sharing sukses impelementasi elektronifikasi oleh seluruh Pemda di Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi pilot project elektronifikasi transaksi Pemda.

“Juga hadir dari BPD Papua sebagai mitra Pemda di Provinsi papua yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal untuk mendukung impelemntasi elektronifikasi, “imbuhnya.

Selain itu, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua juga mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat menjabarkan ketentuan terkait elektronifikasi. (Zulkifli)

Dibaca 109 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.