Kecil Kemungkinan Hutan Wosi-Rendani Bisa Diselamatkan Lagi | Pasific Pos.com

| 16 December, 2019 |

Kecil Kemungkinan Hutan Wosi-Rendani Bisa Diselamatkan Lagi

Papua Barat Penulis  Selasa, 12 Maret 2019 12:27 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Manokwari, Ismail Jitmau mengatakan, hutan lindung Wosi-Rendani sudah tidak berfungsi.

Sebab, sebagian besar sudah dibuka untuk dijadikan pemukiman masyarakat atau kawasan perkantoran, seperti Kantor Gubernur Papua Barat dan Kantor Bupati Manokwari.

Menurut Jitmau, semestinya pemerintah dan masyarakat menaati penetapan hutan Wosi-Rendani sebagai kawasan lindung, dengan tidak seenaknya membuka lahan untuk pembangunan pemukiman warga dan kantor pemerintahan.

Jitmau yang juga anggota DPR Papua Barat ini menjelaskan, sebagai hutan lindung di Manokwari, tidak ditetapkan begitu saja, ada sejumlah pertimbangan. Pertimbangan itu diantaranya berada di tengah kota bisa menjadi cadangan sumber air terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya, mencegah banjir dan longsor.

Ditambahkannya, dengan banyak pemukiman warga dan kantor pemerintahan, kondisi hutan lindung Wosi-Rendani sudah tidak berfungsi lagi dan kemungkinan kecil bisa diselamatkan.

“Dampaknya, banjir bisa mendatangkan longsor, apalagi pohon sudah ditebang. Kalau di musim kering, air pun kering. Kita lihat saja, kalau hujan terjadi longsor kecil dan lumpur turun ke jalan,” ungkap Jitmau kepada Tabura Pos di kediamannya, belum lama ini.

Lanjut dia, selain sudah tidak bisa menjadi tempat cadangan air, bisa menimbulkan banjir dan longsor, serta kerusakannya juga berdampak terhadap marga satwa. “Hutan sudah dirusak, sehingga marga satwa yang dulu bisa kita lihat di hutan lindung Wosi-Rendani, sekarang sudah tidak bisa, karena mencari hutan lain dan bisa jadi sebagian sudah punah,” papatnya.

Dia mengaku, ketika masih menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, dirinya sudah berusaha memagari kawasan hutan lindung Wosi-Rendani supaya tidak dirusak dengan membangun pemukiman.

Kala itu, sambung Jitmau, pihaknya membuat aturan, tidak boleh membangun pemukiman masyarakat atau kantor pemerintahan di kawasan hutan lindung Wosi-Rendani. Jika diperbolehkan, lanjut dia, ada batasannya, sehingga tidak benar-benar rusak seperti sekarang.

“Dulu waktu saya masih Kepala Dinas, saya batasi. Misalnya 360 hektar yang bisa digunakan untuk pembangunan hanya batas 60 hektar, sehingga hutan lindung Wosi-Rendani, kalau berkurang hanya batas sampai 60 hektar dan tidak boleh berkurang lagi, sehingga masih ada 300 hektar,” tambahnya.

Jitmau menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan membiarkan masyarakat seenaknya merusak hutan lindung Wosi-Rendani untuk membuat pemukiman.

Seharusnya, kata Jitmau, pembukaan lahan di kawasan hutan Wosi-Rendani untuk pemukiman warga dan kantor pemerintahan melalui persetujuan pemerintah daerah setempat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena batas-batas hutan, seperti hutan konservasi dan hutan produksi, tidak boleh dirusak.

“Seharusnya bupati, kepala dinas, kepala distrik dan kepala kampung mencatat pemukiman lalu diajukan ke bupati. Kemudian, bupati keluarkan surat rekomendasi izin pemanfaatan hutan, setelah izin keluar, baru bisa bangun, seperti pemukiman, jalan, perkebunan atau pertanian lain,” tukasnya.

Ditanya apakah hutan Wosi-Rendani masih bisa diselamatkan, Jitmau menegaskan, itu sangat kecil jika mau menyelamatkan kawasan hutan, itu pun harus dengan kebijakan Gubernur Papua Barat.

“Kalau menurut saya sudah tidak bisa diselamatkan, karena sebagian besar hutan sudah dibuka untuk perumahan dan kalau mau diselamatkan, konsekuensinya Gubernur harus bertindak tegas atas laporan dari Dinas Kehutanan atau cabang Dinas Kehutanan,” pungkas Jitmau. [SDR-R1]

Dibaca 194 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX