Penerimaan IPDN Papua 80:20 | Pasific Pos.com

| 18 November, 2019 |

Pertemuan Pemprov Papua, Kabupaten/Kota dan yang dipimpin Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi Kepala BKD Papua, Nicolaues Wenda di Sasana Karya, Senin (11/3/2019)  dengan Rektor IPDN Prof Dr H Murtir Jeddawi. Pertemuan Pemprov Papua, Kabupaten/Kota dan yang dipimpin Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi Kepala BKD Papua, Nicolaues Wenda di Sasana Karya, Senin (11/3/2019) dengan Rektor IPDN Prof Dr H Murtir Jeddawi.

Penerimaan IPDN Papua 80:20

Headline Penulis  Senin, 11 Maret 2019 18:28 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,-  Pemerintah Provinsi Papua akan menerapkan penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Papua 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Papua.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Pemprov Papua, Kabupaten/Kota dan yang dipimpin Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi Kepala BKD Papua, Nicolaues Wenda di Sasana Karya, Senin (11/3/2019)  dengan Rektor IPDN Prof Dr H Murtir Jeddawi.

Murtir Jeddawi kepada wartawan usai pertemuan mengungkapkan, animo anak-anak Papua dan Papua Barat untuk masuk dalam IPDN sangat tinggi sekali.

 “Untuk itu kami turun ke Papua untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak Papua agar supaya yang punya keinginan menjadi praja IPDN memahami betul apa yang perlu dipersiapkan sehingga mereka bisa berkompetisi dan dapat lulus sebanyak-banyaknya,” katanya.

Disinggung mengenai kuota untuk Papua tahun 2019, Murtir Jeddawi mengaku, kuota untuk Papua sementara diusulkan ke Menpan RB. Namun sesuai usulan Gubernur Papua bahwa kuota yang nantinya akan ditetapkan Menpan RB 80 persen untuk OAP dan 20 non OAP. “Setiap tahun kuota untuk Papua mengalami peningkatakan, tahun lalu yang lulus 153 orang,” tandasnya.

Sementara mengenai standar persyaratan dan nilai tidak ada perbedaan dengan daerah lain di Indonesia, namun perlu dilakukan pembekalan agar kuota untuk Papua bisa tercapai.

“Makanya kami datang agar masing-masing kabupaten/kota dapat mengawal anak-anak tes, harus sehat dan bersih. Jadi jangan biarkan anak-anak daftar sendiri tugasnya pemerintah untuk mendaftar dan mengawal,” terangnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat bahwa pada penerimaan IPDN yang akan dilakukan pada bulan April mendatang tidak ada pungutan biaya, tidak ada cukong ataupun lewat samping.

Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri meminta kepada kabupaten/kota agar mengawal dan memberikan pelatihan kepada anak-anak Papua agar kuota 80 persen dapat terpenuhi.

“Ini menjadi tugas kita bersama-sama, jangan sampai kuota 80 persen yang diberikan tidak bisa dipenuhi karena itu langsung hangus, tidak bisa diminta lagi. Makanya kalau boleh, jangan hanya 80 persen, kita siapkan lebih dari 80 persen,” tandasnya.

Oleh sebab itu, pada penerimaan tahun ini Provinsi Papua tidak meminta afirmasi. Sebab afirmasi justru menjadi satu kesenjangan bagi anak-anak Papua yang ingin ikut seleksi praja IPDN.

Dibaca 223 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.