Ini Kesekian Kalinya Honorer K2 Kembali Ngadu ke DPR Papua | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Ketua Komisi I DPR Papua, Orgenes Wanimbo didampingi Wakil Ketua Komisi I, Tan Wie Long  dan Anggota Komisi I, Adolvina Dimara. Ketua Komisi I DPR Papua, Orgenes Wanimbo didampingi Wakil Ketua Komisi I, Tan Wie Long dan Anggota Komisi I, Adolvina Dimara.

Ini Kesekian Kalinya Honorer K2 Kembali Ngadu ke DPR Papua

Info Papua Penulis  Jumat, 08 Maret 2019 07:00 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

"Komisi I Minta Pemprov Akomodir 736 K2 dari 6600 Formasi Papua"




Jayapura : Untuk  kesekian kalinya Forum Honorer K2 kembali mengadukan nasib mereka ke DPR Papua. Mereka berharap 6600 formasi CASN Papua yang dibuka tahun ini dapat memprioritas honorer K2 yang berjumlah kurang lebih 736 orang.

Hanya saja, Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM merasa gagal dalam membantu mewujudkan impian para honorer K2. Pasalnya, hingga hari ini belum ada solusi untuk para homorer K2.

Padahal kata Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, Papua memiliki kekhususan, apalagi 736 tenaga honorer K2 ini sebagian besarnya adalah masyarakat Asli Papua.
 
"Jadi ini untuk kesekian kalinya Komisi I DPR Papua menerima para tenaga honorer K2, yang mana mereka kembali mempertanyakan tindak lanjut dari aspirasi mereka," kata Tan Wie Long kepada Wartawan di ruamg rapat Komisi I DPR Papua, Rabu (6/3/19).

Untuk itu, pihaknya berharap pertemuan Komisi I dengan para tenaga honorer K2 itu dapat di perhatikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Pusat, harus memberikan solusi untuk para honorer ini sebagai ASN.

Terkait itu pula, dengan telah diumumkannya pembukaan pendaftaran formasi untuk CASN Papua, Along sapaan akrab dari Politisi Partai Golkar ini berharap pemerintah dapat memberi ruang khusus bagi 736 honorer K2 ini.

"Nah disini kami berharap dengan kesempatan pembukaan formasi baru Papua sebanyak 6600 ini, pemerintah Papua dapat memprioritaskan  732 khusus untuk K2," harapnya.

Bahkan, Along menegaskan bahwa hak orang Papua harus di jamin oleh pemerintah.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge, bahwa Pemerintah Provinsi Papua khususnya bidang terkait harus agar bekerja keras lagi.

"Jadi BKD harus kerja keras dan jangan bergantung dengan pemerintah pusat, ataupun pemprov Papua Barat tapi bagaimana menyiapkan terobosan untuk kepentingan K2 ini sebelum pembukaan formasi baru," kata Emus

Sebab untuk Papua, kata Emus ada nilai-nilai khusus, lex spesialis bagi mereka yang K2.

Lantas menurutnya, untuk apa kekhususan itu di buat, sementara nasib K2 ini dari tahun ke tahun seperti tidak pernah ada solusi pasti dan tidak jelas.

"Seperti yang di katakan wakil ketua tadi, ini sudah sekian kali kami terima para honorer K2 dengan aspirasi yang sama, jadi kami harap harus ada solusi untuk mereka," ujar Emus.

Bahkan ia berharap mitra dan SKPD terkait agar dapat menangguhkan sementara pendaftaran Formasi umum CASN Papua.

"Jadi ya berikan jawaban yang pasti untuk K2 ini, apalagi mereka ini kan sudah mengabdi sangat lama, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Jadi kami harap, mitra kami juga bisa menjawab aspirasi mereka dulu,"  harapnya.

Diakui, sebelumnya memang ada pertemuan dengan pihak BKD Papua, namun pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah menghasilkan satu titik temu.

"Kita sudah beberapa kali pertemuan tapi tidak pernah ada tanggapan. Maka ini kesempatan terakhir, Komisi I berharap pemerintah dapat membuka peluang bagi para honorer ini," tandas Emus.

"Initinya kita minta Pemerintah fokuskan K2 ini dulu," sambungnya.

Sementara, Frits Awom, Ketua Forum Honorer Papua mengatakan pihaknya menolak dengan tegas tawaran pemerintah Papua terkait Perekrutan P3K, ia justru  berharap Gubernur Papua dapat memberi solusi lain untuk lebih memprioritaskan K2 dalam perektrutan CASN tahun ini.

"Teman-teman tolak P3K, karena itu sangat merugikan kami. Kami mengabdi puluhan tahun tapi kok seperti ini, padahal Papua ada kekhususan," ketusnya.

Bahkan kata Frits, justru untuk mencari keadilan tentang status K2 sendiri, pemerintah ini terkesan main pingpon, dari Jakarta menyatakan semua di kembalikan ke Papua, demikian juga di Papua mengaku semua proses itu diatur di Pusat.

"Intinya kami berharap adanya prioritas khusus untuk kami K2," tegas Frits Awom. (TIARA)

Dibaca 214 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.