Persoalan Hak Ulayat, MRP Undang Masyarakat Adat dan Dinkes Papua | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

Persoalan Hak Ulayat, MRP Undang Masyarakat Adat dan Dinkes Papua

Sosial & Politik Penulis  Minggu, 24 Februari 2019 21:39 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

   Jayapura,- Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (Pokja Adat MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat adat suku Eha dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua atas sengketa tanah adat di kompleks Poltekkes dan Bapelkes di Padang Bulan, Kel. Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, SH usai menutup pertemuan tersebut kepada wartawan mengatakan, masalah tanah Poltekkes dan Bapelkes, pertama  mulai dengan pengaduan masyarakat adat pemilik hak ulayat.

   Dikatakan, masyarakat mengadu ke MRP, karena tanahnya selama ini tidak pernah dibayarkan. "Pemerintah pakai tanah masyarakat tapi tidak pernah dibayarkan hingga 19 tahun. Dengan demikian, ketika pengaduan itu datang dan masuk dalam daftar pengaduan, MRP sudah buat surat pengaduan dan sesuai surat pengaduan itu, Pokja Adat melihat dimana yang harus kita prioritaskan. Dan akhirnya ada gugatan masalah tanah yang sudah kami selesaikan. Ada 3 masalah tanah yang Pokja Adat MRP tangani, yakni persoalan tanah di Bhayangkara dan Paldam", jelas Dimas.

   Lanjutnya, persoalan tanah di Bhayangkara dan dan Paldam keduanya sudah selesai, sekarang tinggal surat Keputusan MRP. MRP sebagai lembaga representatif masyarakat adat, sudah keluarkan surat bahwa masalah itu sudah selesai. Sebuah pengakuan masyarakat bahwa sebuah bidang tanah tersebut adalah hak pemiliknya adalah si A atau si B dan setelah itu tanah Poletekkes dan Bapelkes ini kami proses hingga tunda ke hari berikutnya. Proses hari berikutnya, hasilnya sangat memuaskan setelah ada pengakuan dari masyarakat adat dalam pertemuan hari ini, bahwa mereka menyatakan, tanah yang dibangun fasilitas pendidikan kesehatan itu pemiliknya adalah masyarakat adat Ithawakhu.

   "Disana ada dua lakasi bangunan, masing-masing Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Jadi, Bapelkes itu dibangun di atas tanah suku Towali Afulu dan akhirnya keputusan hari ini, tanah Ikhawakhu ini pemiliknya adalah suku Eha. Oleh karena itu, kami minta Pemerintah kalau memang sudah ada pengakuan dari masyarakat hukum adat Ayapo dan mereka sudah menyatakan bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah suku Eha. Dengan demikian, Pokja Adat MRP harap, memang kalau sudah ada pengakuan dari masyarakat adat atau suku Eha terhadap gedung-gedung yang dibangun diatas tanah masyarakat adat suku Eha segera dibayarkan," tutup Ketua Pokja Adat MRP. (Hendri Holago)

Dibaca 248 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini