Bawaslu Kota Jayapura Gelar Diskusi Tolak Hoax, SARA dan Money Politic | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Ngobrol Pemilu untuk Kota Jayapura hebat yang digelar Bawaslu Kota Jayapura. Ngobrol Pemilu untuk Kota Jayapura hebat yang digelar Bawaslu Kota Jayapura.

Bawaslu Kota Jayapura Gelar Diskusi Tolak Hoax, SARA dan Money Politic

Sosial & Politik Penulis  Minggu, 17 Februari 2019 13:09 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura menggelar Ngobrol Pemilu untuk Kota Jayapura Hebat (Ngopi Jahe) bersama Koalisi Kampus untuk Pemilu berkualitas dan pegiat media alternatif di Kota Jayapura bertajuk Tolak hoax, SARA dan money politic, di Kota Jayapura, Sabtu (16/2/2019).

Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Jayapura, Hardin Halidin mengatakan, Ngopi Jahe tersebut untuk saling sharing atau bertukar pendapat agar menciptakan Pemilu damai dan bebas dari informasi hoax.

Dikatakan, tak bisa dipungkiri mobilisasi massa masih kerap terjadi ketika Pemilu berlangsung yang berujung pada money politic, oleh sebab itu menggandeng Koalisi Kampus adalah salah satu cara Bawaslu meminimalisir terjadinya hal tersebut.

“Ada dua sumber yakni dari hulu dan hilir, yang hulu selalu bermula dari Partai Politik yang di dalamnya ada Calon Legislatif (Caleg) yang proaktif untuk memperoleh suara terbanyak, hal ini yang menjadi tanggung jawab Bawaslu dan Koalisi Kampus untuk mengadakan seminar agar hal-hal yang sifatnya melanggar aturan Pemilu tidak terjadi seperti mobilisasi massa, “imbuhnya.

Sementara, di hilir, kata Hardin, adalah masyarakat umum, bahkan menurut Hardin, ada 8 titik berpotensi selain bisa menciptakan kondisi yang kurang kondusif, masyarakat di sekitar titik tersebut bisa dimobilisasi.

Bersama Koalisi Kampus, kata Hardin, melakukan diskusi komunitas menyasar “titik api” tersebut agar tidak membesar. “Diskusi komunitas yang kami maksudkan disini datang ke suatu tempat untuk menjelaskan bahwa mungkin masyarakat tidak paham apa yang mereka lakukan ada pidana politiknya.

“Seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali, maka dikenakan pidana kurungan selama 2 tahun dengan denda Rp 24 juta, hal-hal seperti ini kami beritahu ke masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum, “ucap Hardin.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Hendry Bakri berharap Pemilu tidak hanya yang bermartabat tapi yang benar-benar partisipatif.

Pengawasan bukan hanya dilimpahkan kepada Bawaslu, pengawasan harus datang dari semua elemen termasuk masyarakat. Hendry menilai melibatkan Koalisi Kampus adalah sesuatu hal yang wajar terlebih dunia kampus adalah dunia intelektual, akademisi ini yang mensaring informasi hoax (bohong).

Sebagai informasi, diskusi ini juga melibatkan komunitas Info Kejadian Kota Jayapura (IKKJ) dan sejumlah wartawan dari media online di Kota Jayapura. (Zulkifli)

Dibaca 245 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.