ULP Guru SMA/SMK Dipertanyakan? | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

ULP Guru SMA/SMK Dipertanyakan?

Papua Tengah Penulis  Kamis, 14 Februari 2019 13:57 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE - Sejak status atau tanggungan hak tenaga pendidik dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi dalam hal ini ke Pemprov Papua, para guru SMA/SMK di Papua terkendala dalam penerima gaji maupun hak lainnya, seperti uang lauk pauk atau kasarnya uang makan. Kabarnya, hingga kini, hak itu belum diterima rata-rata para pengajar di tingkat menegah atas ini, termasuk di Nabire.

Sejumlah guru SMA/SMK di Nabire menyatakan mengeluhkan belum mendapatkan ULP selama setahun lebih sejak Januari 2018 kemarin. Desas desur konon kabarnya, akan ada aksi demo untuk mempertanyakan kejelasan hal tersebut.
Salah seorang guru SMA di Nabire yang tak ingin disebutkan namanya mengakui hal itu. Kepada salah satu media online, yakni Nabire.net dia menyampaikan, para guru SMA/SMK di Nabire kecewa belum menerima ULP sejak Januari 2018 kemarin.

Polemik pembayaran ULP sendiri bukan hanya terjadi di Nabire, tapi juga di beberapa kabupaten lain di Papua, pasca beralihnya tanggung jawab pembayaran gaji dari kabupaten ke provinsi. Konon, persoalan ini sudah menemui titik terang, yang mana, Dinas Pendidikan Provinsi Papua sudah memberikan lampu hijau akan membayarkan ULP kepada para guru SMA/SMK di 6 kabupaten/kota se Papua.

Keenam kabupaten/kota se-Papua tersebut masing-masing kabupaten Nabire, Jayapura, Mimika, Yapen, Waropen, Yalimo dan Kota Jayapura.

Seperti ditulis Nabire.net, Elias Wonda S.Pd MH, selaku Kadis Pendidikan Provinsi Papua, saat menggelar pertemuan dengan Komisi C DPRD Jayapura, 25 Januari 2019 lalu, yang menurut penjelasannya, dari koran terbitan Jayapura, bahwa pembayaran ULP kepada guru SMA/SMK di 6 kabupaten/kota tersebut, dananya bersumber dari dana Otsus tahun 2019.

Sialnya lagi, kabarnya pembayaran ULP itu menunggu ketersediaan dana Otsus 2019 terlebih dahulu, sehingga pihak Dinas Pendidikan Provinsi Papua belum dapat memastikan kapan ULP para guru SMA/SMK di 6 kabupaten/kota tersebut bisa dicairkan.

Sedangkan untuk kabupaten lainnya diluar 6 kabupaten/kota yang dimaksud, ULP-nya sudah dibayarkan menggunakan APBD 2018. Diharapkan ULP para guru SMA/SMK di 6 kabupaten/kota yang belum cair bisa segera diterima para guru, sehingga tidak kunjung mengecewakan mereka dan dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Untuk hal ini sendiri, seperti diberitakan media ini kemarin pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua sempat menyatakan prihatin dan menguatirkan ketika hal ini berlarut-larut terjadi, karena dari para guru SMU/SMK se Papua akan atau bisa saj mengancam untuk memboikot pelaksanaan Ujian Nasional (UN), ketika hal tersebut tidak diperhatikan dengan baik.(wan/ist)

Dibaca 277 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.