Paripurna DPRD Intan Jaya Tetapkan Perda dan Perbup ABPD 2019 | Pasific Pos.com

| 24 June, 2019 |

Rapat Paripurna DPRD Intan Jaya Rapat Paripurna DPRD Intan Jaya

Paripurna DPRD Intan Jaya Tetapkan Perda dan Perbup ABPD 2019

Papua Tengah Penulis  Rabu, 13 Februari 2019 13:39 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE – Senin (11/2) lalu, DPRD Kabupaten Intan Jaya telah menggelar sidang paripurna. Sidang paripurna dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Intan Jaya, Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, Forkompimda Intan Jaya dan sejumlah undangan lainnya.

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Intan Jaya digelar dalam rangka penetapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Intan Jaya tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabatan APBD Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2019.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, S.S, M.Si, saat sidang mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengamanatkan agar APBD tahun anggaran 2019 sudah ditetapkan paling lambat pada akhir Desember 2018. Berdasarkan Permendagri itu, kata bupati, Kabupaten Intan Jaya sudah terlambat dalam menetapkan Perda Tahun Anggaran 2019 dan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah.

Keterlambatan yang terjadi ini, lanjut Bupati Natalis, ke depan harus ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bupati Natalis mengharapkan agar semua pihak untuk berbenah diri agar keterlambatan serupa tidak terulang lagi.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Natalis Tabuni, saat ini kita tinggal melaksanakan Perda Kabupaten Intan Jaya dan Perbup tentang APBD tahun anggaran 2019 yang sudah ditetapkan tersebut. Untuk itu, Bupati Natalis Tabuni mengajak semua pihak dalam hal ini pihak eksekutif dan legislative untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bupati Natalis menyampaikan, Gubernur Papua telah mengeluarkan Surat Gubernur Nomor 02.14/Set tanggal 10 Januari 2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana Otsus Tahun Anggaran 2019. Dengan keluarnya surat gubernur tersebut, lanjutnya, sehingga kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Otsus sementara ini akan ditangguhkan.

Terkait hal itu, lanjut bupati, sudah ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Intan Jaya Nomor 050/17/BUP Tanggal 2 Februari 2019. Bupati meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Otsus tahun anggaran 2019 agar mengindahkannya.

Lebih lanjut bupati juga mengakui jika pihak eksekutif dan legislatif telah berkoordinasi dan mengevaluasi seluruh rancangan APBD. Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyusunan APBN sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.  Serta Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Kata dia, setiap kegiatan yang termuat dalam APBD ini sudah memenuhi standar pembangunan di tingkat provinsi dan pusat. Dana yang dibelanjakan untuk membiayai kegiatan sudah melalui pertimbangan matang demi kesejahteraan rakyat. (ros/ist)

Dibaca 174 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.