Terkait KLB, Dewan Minta Kadinkes Provinsi Koordinasi Dengan Kadinkes Kabupaten | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Kamasan Jack Komboy Kamasan Jack Komboy

Terkait KLB, Dewan Minta Kadinkes Provinsi Koordinasi Dengan Kadinkes Kabupaten

Pendidikan & Kesehatan Penulis  Selasa, 12 Februari 2019 21:15 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Diduga akan terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di 17 kabupaten, ditanggapi oleh Ketua Komisi V DPR Papua bidang Kesehatan dan Pendidikan, Kamasan Jack Komboy.

Untuk itu, kata Jack Komboy, pihaknya meminta kepala Dinas Kesehatan Papua segera berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten untuk menangani akan terjadinya potensi akan terjadinya KLB di 17 kabupaten.

Menurutnya, apa yang disampaikan Kadinkes Papua terkait KLB, itu perlu menjadi cataan peting untuk di 17 kabupaten yang diperkirakan terjadi KLB.

"Kalau bisa, Kadis undang yang 17 kabupaten itu untuk berkoorinasi. Apa kendalanya selama ini, karena setahu kami ada anggaran Kementerian Kesehetan ke kabupaten yang mesti disalurkan baik," kata Jack Komboy kepada Wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/2/14)

Apalagi lanjut Jack Komboy, data Dinkes Papua menyatakan imunisasi belum berjalan maksimal, sehingga hal itu mesti segera dikoordinasikan dan secepatnya dilakukan pencegahan kalau memang 17 kabupaten tererancam KLB.

"Ini menyangkut generasi Papua ke depan. Para kepala daerah juga mesti memerintahkan para Kadinkes untuk segera mengantisipasi," tekannya.

Dikatakan, keinginan provinsi harus didukung oleh mereka di kabupaten, sehingga harus ada perhatian khusus para  kepala daerah terhadap para kepala dinasnya.

"Jadi intinya bagaimana agar KLB itu tak terjadi di 17 kabupaten," ucapnya.

Bahkan tandas Politisi Partai Hanura itu, jika pihaknya juga mendukung rencana Kadinkes Papua meminta BPK mengudit dana kesehatan ke kabupaten yang mendapat rapor merah.

"Itu baik sekali agar ada perhatian pihak di kabupaten dengan melaksanakan pelayanan dengan baik pula," ujar Jack.

Dan tentunya sambung, Jack Komboy, Diinkes Papua punya data valid sehingga berani bicara itu.

"Apalagi biasanya ketika ada masalah pihak provinsi yang disalahkan, padahal itu kelalaian itu di kabupaten juga. Intinya mesti ada perhatian kepala daerah," ucapnya. (TIARA)

Dibaca 167 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.