Anggaran Kurang, Dinas Pendidikan Papua Barat Tunggak Gaji Guru Honorer 3 Bulan | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

Anggaran Kurang, Dinas Pendidikan Papua Barat Tunggak Gaji Guru Honorer 3 Bulan

Papua Barat Penulis  Selasa, 12 Februari 2019 12:47 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, kembali menerima laporan pengaduan guru-guru honor SMA/SMK di kabupaten/kota, se-Provinsi Papua Barat, terkait belum dibayarnya gaji mereka oleh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

Asisten Pratama Bidang Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, Yunus Kaipman, mengungkapkan, dalam pengaduan itu, disampaikan bahwa gaji guru honor di SMA/SMK belum dibayarkan selama tiga (3) bulan terakhir di tahun 2018.

“Mereka bilang belum terima gaji sejak bulan, Oktober, November dan Desember 2018. Pesan saya, jangan ada data fiktif yang diberikan sekolah untuk melakukan pencairan, karena ini keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan, jika itu terjadi kami giring ke ranah pidana,” kata Yunus Kaipman kepada Tabura Pos di Oriestom By Hotel, belum lama ini.

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Yunus Kaipman mengaku, telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, terkait hak-hak guru honor di kabupaten-kota yang belum dibayarkan, dengan harapan ada kepedulian dari pihak dinas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk itu, ia meminta, agar para Kepala SMA/SMK di kabupaten-kota, dapat memberikan pemahaman kepada para guru honor, sehingga mereka tetap melaksanakan tugas dan tanggug jawabnya untuk mengajar.

Ditekankan Kaipman, jika Ombudsman menemukan adanya temuan guru honor yang tidak melaksanakan tugas namun menerima upah, maka Kepala SMA/SMK yang bersangkutan akan mendapatkan sanksinya.

“Yang terakhir saya minta, guru-guru honorer jangan mengembangkan oponi dalam dapat menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Ketenagaan Kependidikan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sudjanti Kamat, S.sos,, menjelaskan, belum dilakukannya pembayaran gaji guru honor, karena kekurangan anggaran.

Ia menrincikan, dalam satu kali pencairan anggaran pihaknya membutuhkan dana Rp. 12 miliar lebih, untuk pembayaran gaji guru honor selama 3 bulan. Namun, sambung Kamat, karena pembengkakan data guru honor dari 1.450 orang menjadi 1.872 orang sehingga anggaran yang disediakan pun tidak mencukupi.

“Jadi untuk 3 bulan yang belum dibayarkan tadi kita pending, akan dibayarkan di tahun 2019 ini, hanya tinggal menunggu SPD (Surat Perintah Dibayar) dari BPKAD Provinsi Papua Barat untuk pencairan,” terang Kamat.

Ditanya apakah dinas pendidikan melakukan verifikasi kembali data guru honor yang membengkak, dirinya mengaku, memang hal itu ingin dilakukan, namun karena terkendala pendanaan sehingga belum juga dilakukan. [BOM-R4]

Dibaca 340 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini