Dewan Minta Pengawasan di Pelabuhan Perlu Diperketat | Pasific Pos.com

| 22 November, 2019 |

Ignasius W. MImin Ignasius W. MImin

Dewan Minta Pengawasan di Pelabuhan Perlu Diperketat

Kota Jayapura Penulis  Sabtu, 09 Februari 2019 13:26 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Selain hasil bumi, Papua juga terkenal dengan keindahan dan kecantikan satwanya, baik itu burung, reptil dan lainnya.

Bahkan tak jarang, satwa-satwa cantik itu diselundupkan ke luar Papua untuk di jual dengan harga yang cukup mahal.

 Oleh karena itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua, Ignasius W Mimin meminta, instansi terkait lebih meningkatkan pengawasannya di pintu-pintu keluar seperti pelabuhan dan bandara.

“Jadi untuk pihak-pihak yang ada di pelabuhan, karena sudah sering kecolongan sehingga pengamanan dini segera dilakukan dan lebih diperketat," Ignasius W. Mimin kepada Wartawan di ruang kerjanya, Jumat (8/2/19)

Menurutnya, hal itu untuk mengantisipasi penyelundupan satwa endemik Papua ke luar.  Sehingga kejadian seperti ini tidak berturut-turut.

Bahkan, legislator Papua itu meminta, setiap kapal yang meninggalkan Papua harus diperiksa secara baik-baik.

Selain itu, lanjut Mimin, Manajemen pemeriksaan harus difungsikan secara benar. Sehingga penyelundupan satwa endemik Papua ke pulau Jawa, Sulawesi dan lainnya tidak terjadi lagi.

“Ini yang menjadi tanda tanya, kenapa waktu masih di Papua tidak ketahuan, tapi nanti sampai di luar baru kedapatan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengusulkan,  bila perlu pelabuhan yang ada di Papua dilengkapi dengan alat khusus seperti yang ada di bandara. Supaya tidak terjadi lagi penyelundupan satwa endemik Papua.

“Kasihan kalau gunung, hutan yang indah ini tidak dilengkapi dengan kicauan burung. Kalau hanya hutan saja baru tidak ada satwanya, itu tidak ada artinya,” imbuunya.

Oleh sebab itu, Mimin berpesan agar instansi terkait agar memperketat pengawasan di areal pelabuhan dan bandara.

“Jangan sampai ada permainan oknum-oknum. Makanya hutan dan satwa Papua, harus dilindungi dari orang-orqng yang tidak bertanggungjawab. Lembaga atau instansi teknis harus saling berkoordinasi," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 200 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.