Anggota DPR Papua Barat Berharap Disdukcapil Selektif Terbitkan e-KTP | Pasific Pos.com

| 13 November, 2019 |

Anggota DPR Papua Barat Berharap Disdukcapil Selektif Terbitkan e-KTP

Papua Barat Penulis  Rabu, 06 Februari 2019 12:26 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Manokwari, TP – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari diharapkan lebih selektif menerbitkan e-KTP dan surat domisi.

Anggota DPR Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas mengatakan, sekarang ada 2 momen yang dikhawatirkan akan dimanfatkan orang dari luar Manokwari atau Papua Barat untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan dilaksanakan secara online lokal, termasuk Pemilu 2019.

Dikatakannya, penerimaan CPNS dilaksanakan di seluruh Indonesia, tetapi kenyataannya, banyak orang dari wilayah barat justru datang ke wilayah timur Indonesia, seperti ke Manokwari. “Bisa terlihat di Bandara Rendani dan Pelabuhan Manokwari, banyak muka-muka baru datang ke Manokwari,” ungkap Rahaningmas kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, belum lama ini.

Ia membeberkan, akhir-akhir ini, banyak orang dari luar berdatangan ke Manokwari untuk mencari pekerjaan. Dirinya menambahkan, banyak orang baru datang dengan alasan mencari pekerjaan di sini dibandingkan di daerah asalnya.

Rahaningmas menegaskan, perjuangan DPR Papua Barat dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk menemui Pemerintah Pusat seputar penerimaan CPNS, semata-mata untuk para pencari kerja yang sudah lama menetap di Manokwari, khususnya lagi putra dan putri asli Papua.

“Perjuangan yang melelahkan itu harus dijaga bersama-sama untuk kepentingan putra dan putri asli Papua dan para pencaker yang lahir, sekolah dan menetap di Manokwari. Kalau tiba-tiba orang dari luar dengan alasan mencari kerja, kebetulan ada keluarganya di Manokwari, menjadi pejabat dan lainnya, ini akan menjadi bumerang dan melahirkan nepotisme,” tukasnya.

Dia menambahkan, praktek nepotisme dalam penerimaan CPNS berdasarkan pengalaman, sudah sering terjadi. Parahnya lagi, sambung Rahaningmas, bukan orang Manokwari yang diangkat menjadi CPNS, tetapi orang lain yang notabene baru datang ke Manokwari.

Oleh sebab itu, dirinya mengajak Pemprov, DPR, dan MRPB bisa bersama-sama melindungi kesempatan putra dan putri asli Papua dan non Papua yang sudah lama menetap untuk mendapatkan pekerjaan.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, DPR Papua Barat ini menuturkan, selain untuk mencari pekerjaan, kedatangan orang baru di Manokwari juga bisa saja bagian dari mobilisasi penduduk demi kepentingan politik di saat pencoblosan nanti.

“Hal yang sangat sensitif, karena yang diperlukan saat pemilihan nanti adalah e-KTP atau keterangan domisili, sehingga harus menjadi perhatian semua pihak. Ini cukup sensitif, tetapi yang rawan adalah penerimaan CPNS,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Rahaningmas berharap, untuk sementara Disdukcapil tidak mengeluarkan KTP untuk orang baru yang datang ke Manokwari. “Kalau bisa berikan keterangan domisili sementara dulu, sehingga bisa membedakan orang lama dan orang baru,” tukasnya. [SDR-R1]

Dibaca 367 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.