APMPPKT Tolikara Bantah Demo Mahasiswa Diboncengi Elit Politik | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

APMPPKT Tolikara Bantah Demo Mahasiswa Diboncengi Elit Politik

Headline Penulis  Selasa, 14 Juli 2015 12:12 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura,-  Aliansi Pergerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara membantah tudingan DPRD Tolikara yang menilai aksi demo damai yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, pada J Juli lalu telah diboncengi elit politik.
“Kami mau tepis tudingan-tudingan dari DPR Papua maupun DPRD Tolikara yang menyatakan bahwa demo yang kami lakukan di Kejati Papua ditunggangi elit politik. Padahal kami berjalan demi masyarakat Tolikara, bukan kepentingan elit politik,” kata Rahmad H Kogoya selaku Ketua APMPPKT Tolikara didampingi Sekretarisnya Wokonius Kogoya dan Korlap demo mahasiswa, Andi Kogoya di Jayapura, Senin (13/7).
Rahmad juga mengaku aksi demo tersebut sebatas dorongan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Papua untuk mengusut dan menuntaskan segala indikasi korupsi di Pemkab Tolikara. Apalagi Kejaksaan Tinggi Papua telah meningkatkan 6 perkara dugaan korupsi di Kabupaten Tolikara.
”Kami hanya dorong Kejati Papua dan kami juga punya bukti-bukti yang kuat terkait indikasi korupsi di Tolikara dan ada tersangkanya. Jadi saya kira DPR bisa membedakan antara proses hukum dan politik,” kata Rahmad.
Selain mengklarifikasi tudingan DPRD, kata Rahmad, APMPPKT Tolikara juga menilan penyaluran dana PNPM-Mandiri maupun Respek ke Kampung-Kampung yang dilakukan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, sudah menjadi tugas dari Pemkab setempat.
“Jadi kalau dibilang terobosan, saya pikir keliru. Karena itu sudah menjadi tugas Pemerintah untuk menyalurkan dana PNPM-Mandiri atau Respek, kalau pertama kali disalurkan itu baru benar, tapi bukan terobosan,”tuturnya.
Rahmad pun membeberkan adanya perselisihan antar Kepala Kampung di Tolikara dalam penyaluran dana bantuan desa. Perselisihan ini dikarenakan Kepala Kampung versi Nota Dinas Bupati maupun Nota Dinas Kabag Pemerintahan Desa, Bairen Wanimbo saling mengklaim berhak menerima dana tersebut.
“Kepala Kampung dari dua versi ini saling mengklaim berhak menerima. Namun, karena ada kegiatan KKR, proses hukumnya dipending di Polres Tolikara,” urai dia.
Mengenai pernyataan Wakil Ketua II DPRD Tolikara Yotam R Wonda yang akan membentuk pansus untuk menelusuri temuan penyalahgunaan anggaran Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Bupati sebelumnya, APMPPKT mengklaim sangat mendukung upaya DPRD Tolikara.
Hanya saja, lanjut Rahmad, pihaknya menilai langkah Pansus bentukan DPRD Tolikara terkesan mundur kebelakang. Dimana, saat ini ada kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tolikara yang sudah memiliki cukup alat bukti.
“Kami sangat mendukung langkah DPRD Tolikara, tapi kenapa malah mundur kebelakang, sedangkan didepan mata sudah banyak kasus korupsi yang jelas ada alat bukti dan tersangkanya. Tinggal didoron saja saya pikir,” ucapnya.
Sementara itu, Esap Bogum salah satu Tokoh Masyarakat Tolikara mengaku sampai saat ini belum ada pembangunan nyata dari Pemerintahan Kabupaten di Tolikara. “Saya tidak mengada-ngada, tapi memang tidak ada pembangunan di Tolikara,” kata Esap. (Syaiful)

Dibaca 1801 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX