Tingkatkan Pemahaman, Pemkab Gelar Bimtek LPPD | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Tingkatkan Pemahaman, Pemkab Gelar Bimtek LPPD

Papua Barat Penulis  Sabtu, 02 Februari 2019 11:50 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ransiki, TP - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel) menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Kamis (31/1).

Bimtek yang berlangsung di Aula Masjid An-Nur Ransiki, akan berlangsung selama dua hari, sampai 2 Februari 2019 dengan melibatkan Kepala Sub Bidang (Kasubid) Wilayah III Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah, Yasoara Zai sebagai pemateri.

Zai mengatakan, Pemkab Mansel sangat diprioritaskan, karena merupakan daerah yang telah menjalani masa pemerintahan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) selama 5 tahun, sehingga sejak 2018, Mansel secara penuh akan melaporkan penyelenggaraan pemerintah bukan sebagai DOB lagi.

Ia menjelaskan, LPPD merupakan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

Dalam UU tersebut lanjut dia, semua kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, serta wajib menyampaikan laporan setiap tahun.

Sementara itu, OPD wajib memberikan laporan kepada Bupati, Walikota, selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur dan diteruskan ke presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sekarang ini yang dilaporkan adalah yang 2018 dari hasil itu nanti semua akan dinilai oleh pemerintah sejauh mana tingkat capaian kinerja dari pekerjaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi kurun waktu satu tahun, apakah setiap program sudah menyentuh kepentingan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan atau belum, karena sesungguhnya anggaran yang kita kelola tersebut bersumber dari masyarakat tarif pajak dari pajak yang dipungut oleh pemerintah,” jelasnya.

Ia mengatakan, karena pembangunan berasal dari uang masyarakat yang dipungut melalui pajak, maka pemerintah harus menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan sesungguhnya.

“Dalam mengelola anggaran yang sesungguhnya bersumber dari masyarakat daerah minta anggaran APBN atau apapun dan tambah tersebut kinerja nya masih datar-datar saja tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan, ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah - daerah yang kinerja tertinggi, dan selama ini sudah dilaksanakan dan akan diberikan penghargaan berupa Satya Lencana kepada kepala daerah yang masuk 10 besar terbaik dengan tujuan untuk memotivasi semangat kerja.

Sementara itu, Asiten I bidang pemerintahan Setda Mansel, Drs. J. A. Mandowen, mengatakan Pemda Mansel menyambut baik diselenggarakannya Bimtek ini.

Dirinya berharap, Bimtek ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua ASN, untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Manel.

“Saya berharap kepada seluruh peserta Bimtek agar laporan dibuat dengan baik dan benar, karena kami akan memberikan penilaian kinerja kepada seluruh perangkat daerah dan evaluasi kinerja satuan organisasi perangkat daerah salah satunya adalah tidak menyampaikan LPPD,” ujarnya.

Untuk diketahui, penyusunan LPPD Mansel pada hakekatnya merupakan progres report penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan dalam pasal 69 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah diwujudkan dalam tiga bentuk pertanggungjawaban yaitu pertama pemerintah kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD.

Kedua, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD sebagai mitra pemda, dan ketiga kepala daerah berkewajiban menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah laporan kepada masyarakat. [CR35-R4]

Dibaca 158 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX