Gubernur : Pengunaan dana Otsus harus ada Rambu-rambu dan transparan | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Gubernur : Pengunaan dana Otsus harus ada Rambu-rambu dan transparan

Papua Barat Penulis  Sabtu, 02 Februari 2019 11:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Sejak dana Otonomi Khusus (Otsus) dikucurkan tahun 2001 lalu bagi Tanah Papua. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana tersebut mulai tahun 2002 sampai 2008.

Di Provinsi Papua,  pemeriksaan telah dilakukan sebanyak 5 kali, sedangkan di Provinsi Papua Barat  dilakukan 2 kali pemeriksaan. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksanaan Fokus Group Discession (FGD) atas Implementasi Dana Otsus di Papua dan Papua Barat Tahun 2018, Dori Santosa saat pembukaan kegiatan itu di Swiss Belhotel, Sorong, Kamis (31/1).

Dikatakan Santosa, 5 kali pemeriksaan di provinsi Papua menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang membuat 95 temuan pemeriksaan dengan 217 rekomendasi. Dimana secara umum 95 temuan itu membuat substansi diantaranya, regulasi tentang pedoman pelaksaan pengelolaan Otsus belum memadai, dan penyaluran dana tidak sesuai ketentuan, seperti terlambat serta tidak sesuai dengan presentase.

Kemudian, lanjut dia, presentase penggunaan dana tidak sesuai ketentuan seperti penggunaan dana tidak sesuai perencanaan, dan penyimpangan yang berdampak pada kelebihan pembayaran, serta terkiat dengan monitoring dan evaluasi yang belum dilakukan secara memadai. Kemudian Hasil pekerjaan belum dimanfaatkan secara memadai khususnya saran infrastruktur, baik terminal, jalan, poliklinit dan lain-lain.

Untuk pengelolaan dana Otsus di Papua Barat, lanjut Santosa, BPK telah melakukan pemeriksaan pada tahun 2010 dan 2011. Dari 2  kali pemeriksaan tersebut menghasilkan LHP yang memuat 50 temuan dengan 128 rekomendasi. Menurutnya, 50 temuan itu memuat substansi yang relatif sama dengan permasalah yang terjadi di Provinsi Papua.

Ia mengemukakan, berdasarkan data presentase tindaklanjuti rekomendasi hingga tahun 2018, Pemprov Papua telah menyelesaikan 188 dari 217 rekomendasi. Sedangkan, Pemprov Papua Barat telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi sebanyak 85 dari 125 rekomendasi.

Hari reviuw atas pelaksanaan tindaklanjut tersebut, kata Santosa, sisa rekomendasi yang belum diselesaikan diantaranya, kelengkapan regulasi mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana Otsus, serta perbaikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

“Kondisi ini akan berdampak pada upaya pencapaian sasaran prioritas pelaksanaan otsus yang kurang terarah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitorong program dan kegiatan serta belum dapat dievaluasi secara memadai sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk dilakukan perbaikan pengelolaan pada periode selanjutnya,” beber Santosa.

Ia menambahkan , pelaksanaan tindaklanjuti LHP BPK merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah untuk pencapaian tujuan pelaksanaan otsus dalam mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua, dan Papua Barat dengan Provinsi lainnya. Kemudian, lanjut dia, meningkatkan taraf hidup masyarakat diprovnsi Papua dan Papua Barat serta memberikan kesempatan kepada penduduk Asli Papua.

Ia mengatakan, auditor negara wilayah VI pada tahun 2019 berencana melakukan pemeriksaan atas implementasi Otsus di Papua dan Papua Barat dalam rangka memberikan gambaran dan evaluasi atas proses pengelolaan dan hasil implentasi Otsus dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pemberian otsus di papua dan Papua Barat.

Menanggapi pelaksanaan FGD atas Implementasi Otsus di Papua dan Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, dengan adanya FGD ini memberikan rambu-rambu agar dalam penggunaan dan pengelolaan dana Otsus dapat dilalukan secara transparan dan juga efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian, lanjut Mandacan, dari  FGD ini juga BPK RI perwakilan Papua Barat meminta saran dan pendapat bukan saja dari pemerintah daerah tetapi dari berbagai stakeholer di wilayah Papua dan Papua Barat terkait implementasi otsus selama ini.

“Karena ada masyarakat yang mengatakan Otsus berhasil tetapi ada juga yang bilang Otsus tidak berhasil, tidak merasakannya dan pada kesempatan ini kita memberikan informasi kepada mereka dalam rangka pengumpulan data untuk pemeriksaan selanjutnya,” kata Mandacan kepada wartawan disela-sela FGD di Sorong, kemarin. [FSM-R2]

Dibaca 244 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.