Tugas Utama Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Tugas Utama Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Papua Barat Penulis  Sabtu, 02 Februari 2019 11:48 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Pemerintahan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (31/1).

Rakor dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan melalui Sekda Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan.

Mandacan mengatakan, rakor bermaksud untuk merumuskan dan menghasilkan rekomendasi secara konstruktif hal-hal yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pokok pikiran yang akan dibahas pada Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Walikota Tahun 2019 di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) mendatang.

Dikatakan dia, tugas utama pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun kabupaten dan kota adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi yang luas. Dengan demikian, kata dia, untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren secara proposional antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, ditetapkanlah kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

“Tiga kriteria tersebut ditetapkan secara kumulatif sebagai suatu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antara tingkat dan susunan pemerintahan dengan memberikan prioritas ada upaya memulihkan keperdayaan publik pada institusi pemerintahan melalui reformasi di segala bidang terutama reformasi pada organisasi birokrasi dari pusat sampai ke daerah,” kata Mandacan.

Oleh sebab itu, Ia berharap, rakor bidang pemerintahan dapat meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih dan inovatif dengan pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Forum ini harus dijadikan sebagai sarana strategis untuk membangun kebersamaan yang solid, mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, menyamakan persepsi, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya,” jelasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi menambahkan, rakor ini merupakan bagian dari evaluasi program kegiatan yang telah dilakukan, sehingga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat mengetahui tentang pelaksanaan pemerintahan di kabupaten dan kota.

“Melalui rakor ini diharapkan dapat memberikan informasi kegiatan pemerintahan yang sudah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi dengan mencari solusi bersama-sama,” katanya.

Dijelaskan Kamudi, rakor bidang pemerintahan dilakukan mendahului Rapat Kerja (Raker) Kepala Daerah. Maksudnya, karena da beberapa informasi yang disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan kota. Makanya, dalam raker bupati dan walikota akan dilakukan dua tahap yakni, pra dan pelaksanaan.

“Dengan dilakukannya pra raker, maka dapat memberikan informasi-informasi dan usulan-usulan pemerintah provinsi dan pusat yang disampaikan. Dalam rakor ini banyak persoalan yang disampaikan asisten dan kepala bagian, karena mereka ingin agar persoalan-persoalan tersebut diselesaikan,” katanya.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam rakor dan diharapkan dapat segera diselesaikan diantaranya, persoalan tanpal batas antara kabupaten kota dan provinsi, persoalan pemekaran calon kampung baru atau pemekaran distrik.

Bukan hanya itu, persoalan yang juga menjadi perhatian adalah, adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten kota ke tingkat provinsi, seperti di bidang kehutanan, pendidikan dan bidang lainnya.

Berikutnya, persoalan pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota serta yang memberikan kritik terhadap provinsi dalam menjalankan pengawasannya. “Ini memang menjadi tantangan bagi kami, sebab banyak persoalan-persoalan di kabupaten dan kota yang harusnya provinsi fasilitasi penyelesaiannya,”pungkasnya. [FSM-R3]

Dibaca 160 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX