Rabu, Menkum HAM Tiba di Manokwari | Pasific Pos.com

| 17 June, 2019 |

Rabu, Menkum HAM Tiba di Manokwari

Papua Barat Penulis  Selasa, 29 Januari 2019 15:01 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna H. Laoly dijadwalkan akan berkunjung ke Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, Rabu (30/1). Kunjungan Menkum HAM ini dalam rangka membuka pelaksanaan kegiatan paralegal yang diikuti 200 pendeta dan kepala suku di Kantor Gubernur Papua Barat.

Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba menjelaskan, dalam kunjungan Menkum HAM di Papua Barat, selain kegiatan itu, juga diagendakan menandatangan MoU dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua Barat terkait pembuatan paspor Jemaah haji.

Lanjut dia, selain itu juga ada MoU dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dalam rangka harmonisasi peraturan daerah, pembentukan desa sadar hukum kabupaten dan kota.

“Agenda lain, penyerahan bantuan dana hibah dari Pemda Sorong Selatan dalam pembangunan rumah dinas kepada cabang Rumah Tahanan (Rutan) Teminabuan yang akan diserahkan Menkum HAM,” terang Ayorbaba kepada para wartawan usai upacara memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke-69 di halaman Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari, kemarin.

Bukan itu saja, tambah dia, Menkum HAM juga akan memberikan materi pembekalan bagi CPNS yang direkrut Kemenkum HAM pada 2017 dan 2018, seluruh pegawai, selanjutnya akan kembali ke Jakarta.

Ditanya tentang jadwal kedatangan Yasonna Laoly, Ayorbaba mengatakan, Menteri direncanakan berangkat, Selasa (29/1) dan tiba, Rabu (30/1) sekitar pukul 06.00 WIT, kemudian akan menuju Aston Niu Hotel Manokwari untuk beristirahat.

Disinggung tentang substansi kegiatan paralegal, ia menjelaskan, kegiatan ini diberikan dalam bentuk akses keadilan bagi orang miskin yang secara teknis akan dioperasinalkan organisasi bantuan hukum di bawah Kanwil Kemenkum HAM dan dalam bentuk OBA Pro Bono. “Sehingga, masyarakat miskin yang berkaitan dengan masalah hukum akan mendapat akses pelayanan dan pembiayaan, akan dibayar Kanwil dari anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional,” kata Ayorbaba. [FSM-R1]

Dibaca 285 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.