Direktur PT Mutiara Utama Papua Diancam Pidana 4 Tahun dan Denda Rp. 10 Miliar | Pasific Pos.com

| 20 October, 2019 |

Direktur PT Mutiara Utama Papua Diancam Pidana 4 Tahun dan Denda Rp. 10 Miliar

Papua Barat Penulis  Selasa, 29 Januari 2019 10:06 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat membuat terobosan baru untuk memberikan efek jera bagi pemasok minuman keras (miras) berlabel ke wilayah Provinsi Papua Barat.

Tidak seperti aparat penegak hukum dari institusi lain yang hanya menjerat pemasok miras berlabel dengan tindak pidana ringan (tipiring) dengan hukuman ringan, tetapi PPNS Disperindag justru menerapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Hal ini ditunjukkan PPNS Disperindag yang menjerat Direktur PT Mutiara Utama Papua, BT dengan Pasal 106 jo Pasal 24 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun dan denda Rp. 10 miliar.

Pasalnya, terduga pelaku yang juga pimpinan PT Mutiara Utama Papua melakukan perdagangan miras secara ilegal di Kabupaten Teluk Bintuni pada 2018 silam. Kini, kasus tersebut masuk dalam pemberkasan persiapan pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.

PPNS Disperindag Provinsi Papua Barat, Adrian Matakupan mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 6 saksi. Keenam saksi, diantaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni, dan 2 pembeli miras, termasuk tersangka BT.

Matakupan menjelaskan, tersangka BT adalah pemilik sekaligus pimpinan PT Mutiara Utama Papua. “Hari ini kita sudah masuk tahap pemberkasan dan nanti minggu depan kita limpahkan berkas perkaranya ke Kejati Papua di Jayapura,” ungkap Matakupan yang ditemui Tabura Pos di kantornya, pekan lalu.

Dicecar tentang barang bukti miras, ia mengaku, barang bukti miras milik PT Mutiara Utama Papua yang disita sebanyak 2.600 karton, masih ada dan lengkap.

Lanjut Matakupan, pihaknya sedang menunggu petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Papua. “Kalau P. 19, apakah mungkin dilakukan kelengkapan administrasi penyidikan atau P. 21, dinyatakan berkas perkaranya lengkap, maka kita masuk tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan,” tandas Matakupan. [FSM-R1]

Dibaca 367 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX