Pemprov Papua Belum Terima Aset SMA/SMK dari Kabupaten/Kota | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

Ratusan guru di Papua ketika berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur, Senin (28/1/2019) Ratusan guru di Papua ketika berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur, Senin (28/1/2019)

Pemprov Papua Belum Terima Aset SMA/SMK dari Kabupaten/Kota

Info Papua Penulis  Senin, 28 Januari 2019 17:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum menerima aset Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaraan (SMA dan SMK) dari Kabupaten/Kota.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, dihadapan aksi demo damai puluhan guru SMA/SMK di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (28/1/2019).

Sekda menjelaskan, aset SMA/SMK masih banyak yang bermasalah dan harus diidentifikasi terlebih dahulu. “banyak aset yang bermasalah, kita tidak mau, Pemkot/Pemkab selesaikan dulu baru serahkan kepada Pemprov Papua,” tegasnya.

Sekda juga menjelaskan, ada sekolah yang tidak bersertifikat, maka pemerintah kabupaten harus selesaikan dulu sebelum bisa dihibahkan ke pemerintah provinsi.

“aset belum semua kita tarik, karena sekolah-sekolah banyak tidak memiliki sertifikat, yang ada di Provinsi hanya guru yang statusnya sudah Aparatur Sipil Negara,” tegasnya.

Sekda mengaku, dalam pertemuan dengan  Departemen Dalam Negeri (Depdagri) beberapa waktu lalu di Jakarta, pihaknya sudah menyatakan belum bisa tarik aset SMA/SMK dari kabupaten karena masih amburadul.

“Banyak tanah sekolah yang bermasalah dan belum bersertifkat, jadi kita belum bisa tarik, semua tertata baik baru bisa dihibahkan ke pemerintah provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi Papua berdasarkan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam hal urusan pengelolaan pendidikan menengah (SMA-SMK). Jadi, jumlah SMA di Papua sebanyak 228 sekolah, dan SMK 148 sekolah. Hanya tiga kabupaten yang belum ada SMK,” ucapnya.

Elias Wonda menambahkan, sampai saat ini pun pengalihan guru dari kabupaten ke provinsi belum juga tuntas. Dimana, masih ada kendala. “ada beberapa kabupaten di wilayah pegunungan yang belum tuntas, sebetulnya kendalanya itu tidak ada, karena pihaknya sifatnya hanya menerima saja, karena yang mengurus semua ini adalah pihak BKD Kabupaten, BKD Provinsi, BKN, Taspen dan Keuangan. Intinya pada pengalihan tenaga guru ini sebetulnya ada enam SKPD yang urus, kami di Dinas Pendidikan Provinsi Papua hanya tinggal menerimanya jika semua Sk sudah diurus dengan tuntas,”pungkasnya.

Dibaca 207 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.