Satker Korem Dapat Penghargaan | Pasific Pos.com

| 16 September, 2019 |

Penyerahan Penghargaan Kepada Korem (foto:ist) Penyerahan Penghargaan Kepada Korem (foto:ist)

Satker Korem Dapat Penghargaan

Papua Selatan Penulis  Senin, 28 Januari 2019 11:38 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Seiring dengan telah diterbitkannya peraturan tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018 dan kartu kredit pemerintah, Kanwil DJPb Provinsi Papua mengadakan acara sosialisasi tiga produk hukum, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2018, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan kepada 88 satker mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam wilayah kerja KPPN Merauke.

Dalam acara tersebut Satker Makorem 174/ATW mendapat penghargaan peringkat ke 2 atas  indikator kinerja pengelolaan anggaran TA 2018 dari 88 Satker layanan KPPN Merauke. Giat diwakili oleh Pasilog Mayor Cba Said. Anggota Sren, Keuangan Korem, Kodim 1707/Mrk dan Yonif 757/GV. Penyerahan bersamaan dengan giat sosialisasi tentang Peraturan Menteri Keuangan.

Acara tersebut diadakan di Aula KPPN Merauke, Adapun Narasumber Bpk. Syarif dari Kanwil Perbendaharaan Negara Wil.Jayapura. dalam sambutannya menyatakan bahwa satker masih menemui kendala di level perencanaan. Dari data yang ada, selama tahun 2018, Beliau berharap tahun ini statistik revisi anggaran tersebut dapat dikurangi seiring dengan rencana Kementerian Keuangan menerapkan konsep reward and punishment di aspek penganggaran.Terkait substansi materi revisi anggaran, Syarif menggarisbawahi adanya perbedaan pengaturan revisi anggaran tahun anggaran 2018 dengan tahun lalu dimana sebelumnya kewenangan pengesahan revisi hanya ada pada DJA dan Kanwil DJPb sedangkan pada tahun anggaran 2019 selain kedua institusi tersebut, pengesahan revisi anggaran juga dilakukan di Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb.

Kemudian, terkait uji coba penggunaan kartu kredit pemerintah, Syarif menegaskan kembali tujuan pembayaran tagihan dengan kartu kredit pemerintah adalah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Dibaca 175 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.