BPPRD Akan Tertibkan Baliho Caleg Tak Berizin | Pasific Pos.com

| 5 December, 2019 |

BPPRD Akan Tertibkan Baliho Caleg Tak Berizin

Papua Tengah Penulis  Senin, 21 Januari 2019 07:23 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE - Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Nabire akan segera menertibkan baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) yang tidak mempunyai izin secara resmi.

Kepala BPPRD Nabire, H. Ganis Komarianto, SE.,M.Si, di ruang kerjanya menyampaikan kepada Caleg-caleg yang ada di Nabire segera melaporkan diri ke BPPRD untuk membayar pajak sesuai aturan yang ada. Sesuai dengan aturan pajak reklame maupun berupa perorangan dan Caleg sesuai UU nomor 28 tahun 2009 dan Perda Nomor 4 tahun 2010 yang saat ini sudah direfisi dengan Perda nomor 7 tahun 2018 dan segera akan sosialisasi kepada semua masyarakat yang ada di Nabire.

Lanjutnya, segala macam jenis yang berbau pajak seperti reklame, tempalan (stiker) promosi di mobil, atas nama pribadi dan golongan, usaha itu dikenakan pajak sesuai perundang-undang yang berlaku. Kecuali reklame atau baliho yang dipasang oleh institusi pemerintah, maka tidak kena pajak tapi tetap perlu penomoran dari BPPRD.
Sementara itu, Sekretaris BPPRD Nabire Fatmawati, SSTP, menambahkan, soal reklame Caleg itu sudah pernah kami rapatkan dengan pihak KPU Nabire. Yang mengikuti rapat saat itu Kasubid perhitungan Simon Singgamui dan Kabid Penetapan Eko. “Sudah dijelaskan kalau tidak gratis,” tegasnya.  

Dalam waktu dekat ini, kami akan mendata reklame atau baliho yang dipasang liar tanpa nomor dan akan disampaikan ke pemilik baliho. “Kalau tidak mengikuti aturan akan kami turunkan balihonya,” ujarnya lagi.
BPPRD mengikuti acuan sesuai Perda dan katanya, BPPRD tidak mungkin membuat aturan sendiri. “Jadi saya sampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Nabire lebih jelas soal pasal dalam Perdanya bisa kami jelaskan saat berkunjung atau membayar pajak di BPPRD,” jelas Fatma.

Menyangkut jumlah atau nilai pajaknya, terang dia, perhitungannya sama degan reklame usaha dan disesuaikan ukuran reklame yang ada. Rumusan aturan Perda seperti pajak reklame baliho Caleg insendentil 27.000/bln dikalikan (x) 4 index dikali ukuran baliho dan x 25%. Sedangkan rumus pajak rekalme frudential atau misalnya ukuran reklame 3 M x 1,5 M perhitungannya 275,000 dikalikan (3X1,5) x 4.5 x 25%.

“Kami ingatkan kembali, bahwa mereka mempunya kewajiban pembayaran pajak reklame, baliho pribadi, usaha dan pajak lainnya. Kalau soal penurunan yang tidak mengindahkan pajak, maka kami akan menyurati KPU/Panwas dan penyampaian ke pemilik baliho terakhir jika tidak diindahkan setelah berkoordinasi dengan/ke Bupati dan jajarannya kami dan Satpol PP sebagai penegak Perda akan turunkan balihonya,” tambahnya.

Untuk, dirinya mengharapkan kepada Caleg yang mempromisikan diri segera melapor untuk ditindaklanjuti dengan pemberian nomor di setiap baliho yang akan dipasang. Pungutan pajak ini guna dimasukan ke PAD, bukan untuk kepentingan sendiri tetapi melainkan untuk untuk pembangunan Kabupaten Nabire yang kami cintai ini. (ris)

Dibaca 231 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik