Pemerintah Terbitkan Peraturan Perlakuan Pajak E-commerce | Pasific Pos.com

| 18 October, 2019 |

Normadin Budiman Salim, Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku. Normadin Budiman Salim, Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.

Pemerintah Terbitkan Peraturan Perlakuan Pajak E-commerce

Info Papua Penulis  Minggu, 13 Januari 2019 21:33 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura – Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Peraturan tersebut untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku  yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Sebagai informasi, Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce.

Pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 ini terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam PMK-210 ini adalah bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.

Lalu, apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

Selain itu, melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen  dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban penyedia platform marketplace adalah memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP.

Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa dan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri.

Serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Untuk diketahui, yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevania Lazada, Shopee, dan Tokopedia.

Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku overthe-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

Bagi e-commerce di luar Platform marketplace pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sebelum PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, DJP akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut, "jelas Normadin Normadin Budiman Salim, Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku .

Untuk mendapatkan salinan PMK-210 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 15000. (Zulkifli)

Dibaca 230 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.