DPR Papua dan TAPD Gelar Rapat Anggaran | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

Yunus Wonda. Yunus Wonda.

DPR Papua dan TAPD Gelar Rapat Anggaran

Info Papua Penulis  Jumat, 11 Januari 2019 02:15 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- DPR Papua beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Papua melakukan rapat anggaran di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua, Kamis (10/1/19).

Usai rapat anggaran, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pembahasan tim Badan Anggaran Dewan dan eksekutif terkait materi yang sudah masuk ke dewan.

"Kami hanya minta penjeleasan eksekutif apakah dengan 54 OPD atau yang baru 35. Itu yang kami minta ketegasan dari eksekutif dan Sekda bilang tetap menggunakan OPD lama nanti tinggal penyesuaian," kata Wonda kepada Wartawan usai rapat.

Bahkan lanjut Yunus Wonda, pihaknya juga meminta dinas-dinas yang hari ini menggunakan dana besar misalnya Disroda, PU, dan Dinas Pendidikan harus ada penjabaran anggarannya.

"Jadi tidak bisa lagi dalam bentuk gelondongan seperti yang dilakukan selama ini," tandasnya.

Sementara itu, Sekda Papua, Herry Dosinaen mengatakan, DPR Papua mempertanyakan kepada eksekutif tentang pembahasan APBD karena sudah di tetapkan rancangan non APBD menganai struktur OPD dari 54 menjadi 35.

"Karena rancangan yang di RAPBD yang kami serahkan adalah 54. Jadi DPRP meminta penjelasan secara rill tentang 54 SKPD ini, yang di akomodir dalam rancangan RAPBD 2019," jelas Sekda.

Selain itu, kata Herry Dosinaen, pihaknya juga menjelaskan kepada dewan jika masih tetap menggunakan 54 OPD dan nantinya dalam Pergubnya di Peraturan Daerah ada satu pasal yang memerintahkan gubernur untuk menyesuaikan dengan OPD baru, sesuai dengan OPD yang tereduksi menjadi 35.

"Dengan pengurangan OPD ini tidak akan mempengaruhi OPD yang ada di kabupaten dan kota. Jadi OPD yang ada di kabupaten itu tetap kalau memang belum ada perubahan silahkan, karena fungsi dari penggabungan maupun penghapusan tetap melekat," terangnya.
 
Dikatakan, adapun perampingan ini Depdagri juga mau mengevaluasi PP 18 tahun 2017 tentang organisasi ini, dan ternyata pemerintah Papua lebih mendahuluinya dengan harapan miskin struktur kaya fungsi.

"Jadi selain Papua, Yogyakarta juga sudah mau menerapkannya dan hal ini tentu akan menjadi sampel kepada provinsi lainnya," ujar Herry. (TIARA)

Dibaca 173 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX