Polsek Nimbokrang Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Antisipasi Berita Hoax | Pasific Pos.com

| 17 October, 2019 |

Sosialisasi dan deklarasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Sosialisasi dan deklarasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

Polsek Nimbokrang Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Antisipasi Berita Hoax

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura – Mapolsek Nimbokrang melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan aksi tindakan pungutan liar (pungli),  deklarasi Pileg dan Pilpres 2019 serta sosialisasi mengantisipasi penyebaran Berita Bohong atau Hoax.

Dalam sosialisasi antisipasi pelanggaran pungli, Kanit Intelkam Polsek Nimbokrang Ipda Hendrik R. Sipahutar, S. sos., M. H mengatakan, pihaknya hadir untuk menjalin silaturahmi antar lingkungan Polsek Nimbokrang dan Panwaslu Distrik Nimbokrang guna mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 yang aman dan bersih.

Lanjut Hendrik, hal itu merupakan program Polres Jayapura dimana jajaran Polsek perlu melakukan tindakan preemtif dan preventif  sehingga apabila kedepan ditemui laporan pengaduan terkait adanya unsur pidana pungli maka akan dilakukan langkah hukum.

"Pada dasarnya kami pihak Kepolisian menjunjung tinggi etika dalam menjaga hubungan sesama instansi namun sesuai perintah dari pimpinan, maka hari ini kami melakukan giat sosialisasi pungli, baik dilingkungan Pemdis Nimbokrang, Penyelenggara Pemilu maupun seluruh elemen masyarakat, "imbuh Hendrik.

Dikatakan, bentuk kegiatan, tindakan maupun aksi pungli bila dilihat dari sisi hukum bentuknya terbagi menjadi berbagai macam.

"Melibatkan masyarakat, pegawai bahkan didalam institusi kami sendiri dikepolisian, "ujarnya.

Adapun jenis pungli yang kadang terjadi di institusi kepolisian semisal Pembuatan SKCK yang standar biayanya hanya sebesar Rp.30.000 per surat, apabila admin meminta lebih dari biaya dasar tersebut maka sisanya sudah disebut tindakan pungli.

Lalu, kata Hendrik, pembuatan SIM, dan bentuk bentuk jasa lainnya ada yang memiliki biaya administrasi dan ada juga yang gratis semisal pembuatan Surat Ijin Keramaian dan LKB kedua surat tersebut tidak memiliki biaya administrasi.

"Dalam hal ini masih banyak hal - hal yang dapat berindikasi dengan adanya giat Pungli baik masyarakat, Polisi, TNI, Pegawai, dan Kelembagaan lainnya namun yang paling sering di sikapi dalam pemberantasan aksi pungli apabila sudah menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat dan sudah menjadi laporan kepada Pihak kepolisian "ujar Hendrik.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh peserta sosialisasi.

Sementara itu, sosialisasi antisipasi berita hoax dilaksanakan di kediaman
Lidia Passulu dan kediaman Alfons Wouw.

Bripka Santari dalam sosialisasi menyampaikan perlu bekerja sama memerangi segala bentuk berita bohong baik berupa isu sara, budaya maupun hal-hal yang belum jelas sumbernya dalam memasuki Pemilu Pileg dan Pilpres 2019.

Sementara, Bripka Eka Irianingsih Bosta menyampaikan apabila kedepan ditemukan berita yang tidak benar agar tidak mudah percaya apabila belum diketahui kebenarannya.

"Cari tahu terlebih dahulu kebenaran berita tersebut dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau kantor polisi terdekat agar segera diambil tindakan atau pencegahan, "ujarnya.

Menanggapi sosialisasi yang digelar Kepolisian, Alfons Wouw menyampaikan terimakasih dan merespon positif sosialisasi tersebut terlebih menjelang Pileg dan Pilpres. (Zulkifli) 

Dibaca 279 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.