DPR Papua Minta Bus Damri Diaktifkan Kembali | Pasific Pos.com

| 16 October, 2019 |

DPR Papua Minta Bus Damri Diaktifkan Kembali

Kota Jayapura Penulis  Kamis, 03 Januari 2019 19:40 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

John Gobai : Kedepan Gubernur Menempatkan Kepala Dinas Perhubungan Yang Tepat



Jayapura, - Pentingnya transportasi bagi Petani dan Pedagang Papua, maka Anggota DPR Papua, John NR Gobai bersama Yonas Alfons Nussy melakukan hearing publik dengan Kepala Deputi Usaha Damri Jayapura, Robi Mansoben di Jayapura pada akhir pekan kemarin.

Usai hearing publik, Robi Mansoben menjelaskan, yang ditangkap pihaknya dalam publik hearing ini bagaimana menyediakan angkutan untuk masyarakat bekerjasama dengan BUMD, pemerintah dan Damri untuk masyarakat di wilayah yang jauh di Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kota Jayapura.

"Selama ini saya mengamati, situasi yang berat di lapangan masyarakat Arso, Koya dan Nimbokrang yang selama ini memang situasinya sangat berat, dan akhirnya Damri hadir," ungkapnya.

Diakui, jika masyarakat memang butuh adanya angkutan. Hanya saat ini bagaimana pemahaman Pemda untuk mensinergikan hal ini.

"Jadi kita harus punya sendiri angkutan pasar. Tidak dicampur adukan dengan angkutan lain. Makanya harus disiapkan angkutan sesuai jumlah pasar atau sasaran pasar itu," paparnya.

Sementara itu, Anggota DPR Papua, John Gobai mengatakan, DPR Papua mendesak agar bus Damri diaktifkan kembali  khusus melayani petani dan pedagang Papua, juga pelajar dan mahasiswa di Kota Jayapura.

Apalagi lanjut John Gobai, ada aspirasi dari masyarakat kalau mereka butuh transportasi. Untuk itu ia meminta Damri trayek Depapre dihidupkan kembali.

"Taruh juga busnya satu di Depapre untuk layani mama-mama yang langsung ke pasar mama-mama. Kedua pemprov sebaiknya berikan subsidi kepada Damri agar dihidupkan kembali bus pelajar/mahasiswa di kota Jayapura," tandas Gobai.

Hal ketiga, legislator Papua ini meminta gubernur menempatkan Kepala Dinas Perhubungan yang tepat karena mengurus transportasi bukan hal gampang.

"Ke depan gubernur tempatkan orang di Kadis Perhubungan orang yang tepat. Paham akan  perhubungan dan bukan menempatkan orang karena kepentingan politik," tekannya.

Diakui, jika pihaknya melakukan hearing publik ini hanya semata-mata untuk bantu masyarakat, khususnya petani dan masyarakat Papua di pingggir kota. Misalnya Arso, Skamto, Depapre, dan Genyem sehingga pemprov perlu mendorong BUMD karena sudah ada Perda Pangan Lokal.

"Salah satu transportasi dalamnya adalah transporptasi. Makanya pemerintah wajib sediakan transportasi untuk produsen pangan lokal yang ada di kampung-kampung," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 226 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.