John Tabo : Pernyataan Gubernur Keliru, Itu Bukan Citra Seorang Pemimpin | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Tokoh masyarakat Pegunungan Tengah, John Tabo Tokoh masyarakat Pegunungan Tengah, John Tabo

John Tabo : Pernyataan Gubernur Keliru, Itu Bukan Citra Seorang Pemimpin

Headline Penulis  Kamis, 27 Desember 2018 17:08 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Tokoh masyarakat Pegunungan Tengah, John Tabo menyayangkan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, ketua DPR Papua, Yunus Wonda dan Majelis Rakyat Papua (MRP) beberapa waktu lalu yang meminta menarik pasukan TNI/Polri di kabupaten Nduga.

Menurut Jhon Tabo, TNI/Polri ditugaskan di kabupaten Nduga bukan maunya sendiri akan tetapi karena ada sebab dan akibat serta menjalankan tugas Negara.

 “Ada kejadian di sana, ada pembantaian dan pembunuhan terhadap warga sipil yang sementara mengabdikan diri untuk membangun tanah ini,” kata John Tabo ketika ditemui di kediamannya Minggu (23/12) sore.

Sebab menurutnya kehadiran TNI/Polri di kabupaten telah protap, karena sumpah yang telah disampaikan yakni, menjaga Negara dan bangsa ini, menjaga tanah ini, menjaga rakyat, melindungi dan mengayomi rakyat.

Namun apabila Negara memberikan kepercayaan kepada TNI/Polri maka Gubernur Papua tidak berhak menarik pasukan TNI/Polri di kabupaten Nduga.


baca, Gubernur, DPRP dan MRP Minta Personel TNI-Polri Ditarik dari Nduga


“Jangan pernyataan yang disampaikan di media berbicara seperti seorang LSM dan  masyarakat biasa. Dia adalah utusan Negara untuk menjaga garuda yang ada di pundaknya,” tegas John Tabo.

John Tabo kembali menegaskan bahwa TNI/Polri hadir di kabupaten Nduga karena ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak mungkin TNI/Polri masuk.

“Presiden sudah memerintahkan TNI/Polri untuk mencari dan menyelesaikan di kabupaten Nduga.  Jadi Gubernur jangan cengeng tetapi bangun komunikasi dengan baik. Kalau dia (Gubernur)  bicara menarik pasukan berarti sudah keliru sehingga harus belajar lagi,” katanya.

Menurut John Tabo, Gubernur Papua sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di Negara Republik Indonesia, harusnya bertekad teguh pada sumpah dan janjinya pada saat dilantik.

Sumpah dan janji itu ternyata Gubernur Papua telah menentang Negara dan melanggar sumpah janji jabatan yang sudah disampaikan pada saat dilantik, sehingga pantas diberikan sanksi hukum berupa pencopatan dari jabatannya sebagai Gubernur Papua.

“Sanksi itu harus dicopot dari jabatan. Jangan main-main dengan Negara, apalagi melanggar sumpah janji jabatan dan memprovokasi rakyat. Presiden dan mendagri harus bertindak,” tegas John Tabo kepada wartawan di Jayapura, Minggu (23/12/2018)

Kebijakan Presiden Republik Indonesia sudah dijalankan yakni, ingin membangun keadilan di seluruh Indonesia dan di seluruh pelosok tanah air, sehingga seorang Gubernur tidak bisa mengatakan seenakanya untuk menarik pasukan TNI/Polri.

Seharusnya, lanjut John Tabo, Gubernur Papua selaku pemimpin di daerah tidak boleh melempar batu lalu sembunyi tangan, tidak boleh melempar kesalahan Nduga kepada TNI/Polri.

“Saya kembali tegaskan bahwa mereka hadir di kabupaten Nduga berdasarkan perintah Negara, karena Negara melihat ada kekejian yang dilakukan masyarakat yang berbeda paham dengan NKRI,” katanya.

Meski berbagai alasan yang disampaikan bahwa tujuan untuk menarik TNI/Polri karena ingin masyarakat merayakan natal. Bagi John Tabo bukan suatu alasan karena keluarga korban yang dibantai lebih merasa berduka.

“Apakah mereka tidak berduka ketika keluarga mereka dibantai di momen  natal ini?.  Jadi di natal ini, kepada rakyat saya di Papua saya minta agar kita satukan hati dan pikiran, kita meminta kepada Tuhan agar keluarga yang ditinggalkan menjadi sejarah dan menjadi pahlawan pembangunan di negeri ini,” katanya.

Pemimpin, lanjut John Tabo, harus mampu membawa dan menggiring rakyat, membawa orang tuanya keluar dari kungkungan kemiskinan, kungkungan kebodohan, kungkungan kegelapan lalu dibawa ke dalam jalan yang benar.

“Kalau anda sebagai Gubernur, harus memanggil Kapolda dan Pangdam untuk menanyakan persoalan yang dihadapi rakyatnya, harus tahu solusi  dan cara penyelesaian dengan cara apapun. Kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain lalu meminta tarik TNI/Polri dan segala macam,” katanya.

“Ini kan sudah melawan Negara, memprovokasi rakyat dan menolak segala macam tindakan lain. Anda seorang Gubernur tidak boleh memprovokasi rakyat dan memperkeruh masalah, kita tidak boleh berdiri sepihak. Pemimpin harus ada di tengah-tengah dan cari win-win solution,” katanya.

Untuk itu, John Tabo meminta kepada Negara untuk harus tegas mengambil tindakan apa yang sudah dilakukan Gubernur Papua.

“Jangan serigala berbulu domba kiat pelihara di tanah Papua ini. Pemimpin di tanah ini harus memberikan kesejahteraan dan kedamaian bukan mengacaukan dan memprovokasi rakyat,” tukasnya.

Masalah kecemburuan sosial terhadap proses pembangunan, John Tabo menganggap sangat keliru karena kepercayaan yang diberikan Negara selalu tidak dilaksanakan.

“Ketika kita diberikan kepercayaan sebagai pemborong, kuli sampai pada jabatan namun tidak dilaksanakan. Namun apabila tidak ada pekerjaan  selalu berteriak. Jangan kita mempersalahkan Negara karena negara dan bangsa sudah memberikan yang luar biasa,” tegas dia.

Apalagi lanjut John Tabo bahwa Negara telah memberikan kepada rakyat Papua Otonomi Khusus (Otsus) namun rakyat sendiri menyalahgunakan. Namun apabila ada lagi yang berteriak maka wajib dipertanyakan.

“Jadi masalah Nduga ibarat ada Asap dan ada Api. Nah, siapa yang membuat api ini. Ini yang harus kita putuskan. Saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak bisa melakukan tindakan kekejian sembarangan kalau tidak ada perintah. Pasti ada perintah, orang yang lebih tinggi dari situ dan ini yang harus dilacak oleh aparat kepolisian,” tegas dia.

Dibaca 346 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.