Gubernur : Freeport Mau Bayar PAP Rp 1 Triliun | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe Gubernur Papua, Lukas Enembe

Gubernur : Freeport Mau Bayar PAP Rp 1 Triliun

Headline Penulis  Sabtu, 22 Desember 2018 15:02 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan, PT Freeport Indonesia ingin pembayaran pajak air permukaan sebesar Rp 1 triliun.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Lukas Enembe usai melakukan telekonference dengan Presiden residen Direktur Freeport McMoran Richard C Adkerson, Kamis (20/12/18).

Gubernur mengatakan, keputusan Pengadilan Pajak pada 18 Januari 2017 yang menolak permohonan banding Freeport dan mengesahkan tagihan pajak air permukaan Pemerintah Provinsi Papua ke Freeport selama 2011-2015 dengan nilai Rp 2,6 Triliun.

Namun, Freeport Banding ke Mahkamah Agung, dan Hakim membatalkan keputusan Pengadilan Pajak pada 18 Januari 2017.

“Freeport sudah menawarkan kepada saya Rp 800 miliar, berikutnya Rp 900 miliar, dan  kembali ditawarkan Rp 1 triliun,” kata Gubernur Lukas Enembe.

Terkait dengan pembayaran pajak air permukaan ini, kata Gubernur, tidak boleh ada negosiasi seperti ini, harus ada surat resmi dari BPK atau KPK, baru kita bisa menerima tawaran yang diajukan oleh perusahaan tambang tersebut.

“Intinya kita tidak mau tawar menawar soal harga, karena Freeport tidak menerima hasil pengadilan pajak. tetapi justru melakukan gugatan, dimana gugatannya penuh rekayasa dan seorang hakim bisa memutuskan masalah pajak seenaknya,” tegasnya.

Diketahui, perkara ini bermula dari tagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan dari Pemprov Papua ke Freeport sejak 2011 hingga 2015 sebesar Rp 2,6 triliun. Pemprov menagih pajak air permukaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dalam Perda tersebut, Pemprov Papua mengenakan tarif pajak kepada Freeport sebesar Rp 120 per meter kubik per detik untuk tiap pengambilan air.

Selain itu, Pemprov Papua menetapkan tarif pajak air permukaan sebesar 10% dari jumlah volume air bawah tanah, atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan. Pembayarannya setiap bulan.

Aturan tersebut juga memuat sanksi jika wajib pajak lalai. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% dari pokok pajak, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga dua persen setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Sementara Freeport bersikukuh tak membayar pajak air karena masih mengacu aturan dalam kontrak karya (KK), yang hanya mengakui pajak atas penggunaan air permukaan sebesar Rp 10 per meter kubik per detik.

Kemudia, Freeport membawa perkara ke pengadilan pajak dan pengadilan memenangkan Pemprov Papua. bahkan, jumlah pajak yang harus dibayar Freeport tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dibaca 301 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX