Gubernur Serahkan LKPJ Tahun Anggaran 2014 Kepada DPR Papua | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Gubernur Serahkan LKPJ Tahun Anggaran 2014 Kepada DPR Papua

Headline Penulis  Jumat, 03 Juli 2015 17:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Wakil Gubernur Klemen Tinal menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2014 kepada  Ketua DPR Papua Yunus Wonda  dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPR Papua, Kamis (2/7).
Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan usai sidang, mengatakan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menunjukan perubahan signifikan dari kebijakan anggaran. Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan serta penertiban aset telah dilakukan. "Walaupun ikuti perubahan yang terjadi, semuanya sudah dilakukan," kata
Selain itu, ujar Gubernur, menempatkan prosedur pembahasan sesuai dengan ketetapan dan jadwal yang sudah disepakati bersama semua hal bisa tercapai walaupun semua peningkatan variabel pembangunan terjadi perubahan, tapi dari sisi lain banyak juga kelemahan kelemahan karena provinsi yang besar ini banyak terdapat masalah masalah yang kompleks,
"Tentu dalam hadapi ini harus kerja keras lagi, agar bisa mencapai apa yang canangkan dengan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera," ucapnya.
Menanggapi itu, Gubernur Enembe menegaskan pada akhir 2018 sudah harus ada peningkatan signifikan, baik konektifitas akses antar kabupaten dan kota atau antar kawasan, angka kemiskinan, IPM serta angka kematian ibu dan anak. "Tentu ini diperlukan kerja keras semua pihak," tambahnya.
Menurut ia, mulai saat ini masyarakat Papua harus membiasakan diri untuk bagaimana membangun dan kelola semua potensi yang ada dengan sendiri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
"Sekarang tidak bisa lagi kita menunggu dan dimanjakan oleh alam, tetapi bagaimana kerja keras untuk menata sendiri guna peroleh pendapatan," kata Enembe.
Gubernur mengaku, saat ini perubahan sudah terjadi dimana mana karena anggaran banyak turun ke kabupaten dan kota. Hal ini terbukti saat ini rakyat punya uang, dibandingkan dulu mereka tidak pegang uang, ini bisa terlihat dari jumlah orang Papua yang datang ke perbankan meningkat.
"Ini menunjukan keinginan orang Papua untuk maju. Kami juga berusaha supaya akuntabilitas laporan keuangan dibenahi, tentu pembenahan di aset dan seterusnya. Jadi saya pikir harus ada kerja keras semua komponen," katanya.
Sementara Ketua DPR Papua Yunus Wonda SH MH  dalam sambutannya mengatakan, penyampaian  Laporan Keterangan  dan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur ini telah diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pememerintah Daerah, Laporan keterangan Pertangungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 “Dengan laporan ini  DPR akan membahas dan mengeluarkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini berisi capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan selama satu tahun anggran,”kata Yunus dalam sambutannya pada pembukaan sidang rapat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur.
Sementara laporan Pertangungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua oleh gubernur Papua Kepada DPR Papua  dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang pertangungjawaban  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.
“Untuk itu, dalam sidang ini, dewan bersama Gubernur akan membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi untuk ditetapkan menjadi Peratuaran Daerah Provinsi Papua serta memberikan suatu rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, “ ujarnya.
Dikatakan, selain kedua materi persidangan yang ada diatas  dalam persidangan ini pula,  DPR Papua menyampaikan  telah membentuk alat kelengkapan dewan tidak tetap dalam bentuk Panitia khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) melalui Badan Musyarawa (Bamus) DPR Papua dan  bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Saya menghimbau kepada para  anggota dewan, kiranya dalam persidangan ini dapat bekerja dengan teliti dan penuh kejelian menterjemahkan kepentingan bangsa dan Negara yang nantinya bermuara kepada kepentingan seluruh rakyat Papua, “ tutup Yunus Wonda.  (Tiara)

Dibaca 713 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.