TPP Pegawai RSUD Manokwari Segera Dibayarkan | Pasific Pos.com

| 12 December, 2019 |

TPP Pegawai RSUD Manokwari Segera Dibayarkan

Papua Barat Penulis  Kamis, 20 Desember 2018 11:29 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pengaduan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Papua Barat, terkait maladministrasi penundaan pembayaran berlarut-larut tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai di RSUD Manokwari, akhirnya menemui titik terang.

Plh Kepala Perwakilan Ombudsman R.I Papua Barat, N. L, Lalenoh mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari segera merealisasikan pembayaran TPP pegawai di RSUD Manokwari, sebelum Natal 25 Desember 2018.

Lalenoh menjelaskan, tanggal 7 November 2018, pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat tentang laporan maladministrasi, penundaan berlarut pembayaran TPP pegawai di RSUD Manokwari, dan atas laporan tersebut, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda Manokwari.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kabag Hukum, Setda Pemkab Manokwari untuk menanyakan terkait payung hukum dari pemberiaan TPP bagi pegawai di RSUD Manokwari secara khusus dan secara umum pegawai di Kabupaten Manokwari,” kata Lalenoh kepada Tabura Pos diruang kerjanya, Rabu (19/12).

Lalenoh mengungkapkan, selain ke Kabag Hukum Setda Manokwari, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, yang mana, dari petunjuk Sekda, pihaknya langung melakukan koordinasi dengan Direktur RSUD Manokwari.

“Kita sudah undang Direktur RSUD Manokwari, dan pak direktur telah memberikan keterangan bahwa TPP pegawai RSUD Manokwari sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan Pemkab Manokwari 2018, seperti yang disampaikan Bupati Manokwari. Kemudian, Kasubag Keuangan RSUD Manokwari pun telah memberikan keterangan, dimana TPP pegawai sudah diprogramkan dan sudah ada SPM dari direktur, sekarang SP2D-nya sudah masuk di Bank Papua,” beber Lalenoh seraya mengulangi apa yang dijelaskan oleh direktur.  

Dengan demikian, sambung Lalenoh, pembayaran TPP pegawai di RSUD Manokwari hanya tinggal menunggu waktu saja dan pembaurannya akan langsung dikirim ke rekening masing-masing pegawai.

Lalenoh menambahakan, TPP akan dibayar full selama 12 bulan tanpa melihat instrument perhitungan dalam pembayaran TPP, dengan harapan, setelah pembayaran TTP semua pengawai bukan hanya di RSUD Manokwari tetapi disemua OPD dapat bekerja maksimal.

Disinggung terkait waktu penundaan pembayaran TPP, Lalenoh menjelaskan, berdasarkan pengaduaan yang diterima, TPP tidak dibayarkan sejak Januari - Desember.

Akan tetapi, setelah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Manokwari, ternyata TPP 2018 tidak teranggarkan dalam APBD Manokwari Tahun Anggaran 2018, dan diprogramkan pada APBD Perubahan Manokwari tahun 2018, sehingga belum dapat dibayarkan.  

“Kalau kita merujuk pada aturan, memang TPP ini dibayarkan sesuai kekuatan dana atau kemampuan daerah sendiri. Tetapi, kami tidak menyalahkan pihak manapun, karena memang TPP ini baru berlaku di tahun anggaran 2018 sementara tahun 2017, pegawai menerima insentif, dari beberapa sumber anggaran. Karena TPP baru diimplementasikan 2018, maka dianggarkan dalam APBD perubahan,” jelas Lalenoh seraya mengimbau apabila ada permasalahan sebaikanya diselesaikan secara internal tanpa harus melakukan pemalangan, mogok kerja dan lainnya.

Agar tidak ada lagi kesalapahaman, maka Lalenoh menyarankan agar kedepan, pihak terkait dapat mensosialisasikan instrumen perhitungan TPP, yang mana dalam presentase pemberian TPP adalah 70 persen untuk perilaku kerja dan 30 persen lagi melihat aspek prestasi kerja pegawai.

Di samping itu, sambung Lalenoh, pembayaran TPP harus disesuaikan dengan instrument, agar adil terhadap pegawai yang melaksanakan tugas dan yang tidak menjalankan tugas, sehingga semua pihak dapat bekerja maksimal.

“Jangan yang tidak full melaksanakan tugas dibayar full karena akan menciptakan kecemburuan. Kita harus memulai membenahi, kalau tidak ada pembenahan kita tidak akan maju,” tandas Lalenoh. [FSM-R4]

Dibaca 498 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.