Raperdasus DBH Migas Tidak Mengatur Pembagian Persenan DBH | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

Raperdasus DBH Migas Tidak Mengatur Pembagian Persenan DBH

Papua Barat Penulis  Jumat, 23 November 2018 11:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) DPR Papua Barat, Imanuel Yenu, mengatakan, di dalam pokok materi dalam Raperdasus DBH Migas tidak mengatur angka atau persen pembagian DBH Migas, tetapi lebih mengatur tentang kabupaten / kota penghasil.

“Di dalam raperdasus tidak mengatur yang itu, tetapi kita atur kepada kabupatennya, selanjutnya kabupaten kepada masyarakatnya,” kata Yenu kepada para wartawan di Aston Niu Hotel, Rabu (21/11).

Yenu menjelaskan, dalam rekomenasi Pansus DBH Migas DPR Papua Barat, merekomendasikan adanya kenaikan pembagian DBH Migas kepada kabupaten / kota penghasil.

“Harus ada perlakuan lebih kepada daerah penghasil dan dalam undang-undang juga sudah ada, otomatis ada lebih untuk daerah yang paling banyak menghasilakan, dan dalam Raperdasus menekankan bahwa pemerintah pusat harus transparansi soal dana itu, sehingga jelas Bintuni, Sorong dan Raja Ampat dapat berapa,” terang Yenu.

Yenu menjelaskan, dalam Raperdasus tidak ditegaskan pembagian DBH Migas, karena disesuaikan dengan hasil yang diperoleh, sebab menurut Yenu, setiap daerah penghasil, hasil produksinya bervariatif, kadang banyak dan kadang sedikit.

“Memang sama-sama sebagai daerah penghasil, tetapi hasilnya tidak sama ada yang misalnya hasil 5, 10, dan 15, sehingga bila semua daerah mendapatkan DBH yang sama maka tidak adil,” beber Yenu seraya menambahkan dalam Raperdasus tidak menyebutkan angka. [SDR-R2]

Dibaca 152 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX