SIKAP-TP Tuntut Pembatalan Pengukuhan Kepala Suku Dan Penyerahan Tanah Kepada Kodam | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

 Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP-TP) menggelar demo damai menuntut pembatalan  pengukuhan Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah kepada Pangdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 26 September 2018 di distrik Asologaima  kabupaten Jayawijaya dan pelepasan lahan seluas 90 Ha. Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP-TP) menggelar demo damai menuntut pembatalan pengukuhan Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah kepada Pangdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 26 September 2018 di distrik Asologaima kabupaten Jayawijaya dan pelepasan lahan seluas 90 Ha.

SIKAP-TP Tuntut Pembatalan Pengukuhan Kepala Suku Dan Penyerahan Tanah Kepada Kodam

Headline Penulis  Selasa, 13 November 2018 11:33 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wamena, - Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP-TP) menggelar demo damai menuntut pembatalan  pengukuhan Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah kepada Pangdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 26 September 2018 di distrik Asologaima  kabupaten Jayawijaya dan pelepasan lahan seluas 90 Ha.

Demo damai ini digelar Senin (12/11) di Kantor DPRD kabupaten Jayawijaya Jln. Yosudarso distrik Wamena kabupaten Jayawijaya.
 
Masa dengan koordinator aksi  Simion Daby  dan Ketua Steven W. Walela tampak  membawa spanduk yang bertuliskan Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP-TP), Tolak Pengukuhan Kodam.  Tidak ada sejarah pengukuhan kepala suku besar yang ada kepala suku tiap Klien.

Pembangunan Kodam dimana lagi kita berkebun, akan kemana lagi nanti anak cucu kami kalau tanah kami dikuasai oleh TNI dan sudah cukup ada Batalyon dan beberapa pos, masyarakat trauma dengan TNI dan 100 persen menolak.

Dalam orasinya, mereka menyampaikan penolakan pemgukuhan Pangdam sebagai kepala suku dan tidak menyetujui adanya pembangunan Kodam di Wamena.

"Kami menolak penjualan tanah yang dilakukan oleh oknum masyarakat kepada TNI . Kami menolak penambahan TNI di Pegunungan Tengah," ujar sang koordinator.

Para pendemo juga meminta agar penyerangan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di Balingga kabupaten Lany Jaya dihentikan.

Tak lama kemudian, perwakilan anggota DPRD Jayawijaya Matias Tabuni (Wakil Ketua 1 DPRD),  Jimmy Asso, Hukago Asso, Markus Hiluka, Alexandria Morin, Permenas Wandikbo, Eligius Lagoan, Christina Ondi, Hukamos Huby  dan Tony Mayor, S.Pd, MM.

Dihadapan wakil rakyat para pendemo membacakan permyataan sikap yang intinya;

Pertama, menghentikan operasi militer di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Kedua, menolak pengukuhan kepala suku pegunungan tengah kepada Pangdam XVII/Cenderawasih karena di pegunungan tidak mengenal kepala suku besar.  Kepala suku besar adalah Tuhan yang menurut penghayatan orang Baliem.

Dihadapan masa pendemo Matias Tabuni ( Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Jayawijaya ) mengatakan secara lembaga DPRD menampung seluruh aspirasi masyarakat.

"Aspirasi kami terima untuk tolak atau menerima itu ada 7 Fraksi dan pada saat sidang istimewa kami akan bahas ini serta kami akan undang secara resmi TNI-Polri. Sementata aspirasi yang sudah kami terima akan kami serahkan kepada Komisi A yang membidangi tentang keamananan di Jayawijaya," ujarnya.

Pada saat yang sama Jimmy Asso( Wakil Ketua Komisi A DPRD Kab. Jayawijaya) menjelaskan bahwa  rencana pembangunan Kodam, itu salah tetapi akan dibangun Korem dan seluruh Papua ada 6 Batalyon dan 4 Korem, pembangunan Korem itu untuk mengawal pembangunan di seluruh Papua untuk mensejahterakan masyarakat Papua umumnya Pegunungan khususnya.

"Kami akan melanjutkan aspirasi ini dan kami akan berbicara kepada pimpinan kami dan kita menunggu penyampaian dari pimpinan kami akan dilanjutkan kemana aspirasi ini. Untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena kami tetap bersikeras kami tetap tolak, wilayah Wamena sampai saat ini aman," ujar Jimmi Asso.

Dibaca 437 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.