Delapan Paramedis dan Medis RSUD Segera Dimutasi | Pasific Pos.com

| 14 December, 2019 |

Delapan Paramedis dan Medis RSUD Segera Dimutasi

Papua Barat Penulis  Rabu, 31 Oktober 2018 12:32 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Setelah menandatangani SK mutasi salah satu dokter di RSUD Manokwari, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan menyatakan akan segera menandatangani SK mutasi lagi untuk paramedis dan medis di rumah sakit tersebut.

Mutasi itu merupakan buntut dari aksi paramedis dan medis yang memprotes terlambatnya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) beberapa waktu lalu.

Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan mengatakan, ada sekitar delapan paramedis dan medis yang SK mutasinya siap ditandatangani.

Menurutnya, setelah SK mutasi ditandatangani, paramedis dan medis akan keluar dari RSUD. Saat ditanya, apakah dengan mutasi itu paramedis dan medis di puskesmas akan ditarik ke rumah sakit, Bupati masih akan melihatnya. “Tapi selain itu kita juga akan memperkuat di tahun 2019 untuk menerima tenaga spesialis lagi,” ujar Mandacan kepada wartawan di kantor Bupati Manokwari, Senin (29/10).

Diantara 8 orang yang dimutasi, Bupati mengakui ada beberapa dokter, namun mutasinya masih menjadi rahasia karena tidak diumumkan secara langsung.

Sementara mengenai empat ASN yang sebelumnya diduga tersangkut kasus korupsi dan akan diberhentikan, Mandacan mengatakan, masih perlu ditinjau lagi karena saat ini Korpri pusat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sehingga jangan sampai kita kasih putus tapi mereka menang di MK karena ini menyangkut kehidupan mereka ke depan juga. Ini bukan barang gampang,” ujar Bupati.

Untuk itu, aku Bupati, terkait keputusan kepada 4 ASN masih menunggu hasil judicial review di MK. Selama proses judicial review masih berjalan, maka belum bisa mengambil keputusan. Sebab, menurut Mandacan, bisa saja mereka hanya melakukan kesalahan administrasi.

Pemberhentian, lanjutnya, juga harus dipikirkan dengan baik karena akan menambah angka pengangguran. “Kalau  dipecat tambah pengangguran terus siapa yang mau kasih makan anak dan istrinya, nanti keluarganya jadi penganggguran, bikin kacau, kita ribut lagi. Jadi ini harus dilihat baik-baik, tidak semena-mena, harus tunggu putusan MK karena mereka lagi ajukan judicial review ke MK,” tandasnya. (BNB-R3)

Dibaca 269 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.