Hasil evaluasi Otsus Disampaikan ke DPD RI | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Ketua MRP Timotius Murib, Ketua Tim Komite DPD RI, Benny Ramdhani. Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Ketua MRP Timotius Murib, Ketua Tim Komite DPD RI, Benny Ramdhani.

Hasil evaluasi Otsus Disampaikan ke DPD RI

Headline Penulis  Rabu, 17 Oktober 2018 09:12 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,-  Hasil evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua disampaikan kepada Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan implementasi Otsus di Papua belum sepenuhnya berpihak kepada Orang Asli Papua, sehingga perlu di revisi.

"dalam pertemuan dengan DPD RI, Kami sudah sampaikan apa yang dirasakan semua masyarakat Papua terhadap implementasi Otsus selama ini," Kata Gubernur Enembe kepada pers usai pertemuan dengan Komite I DPD RI, Selasa (16/10/2018).

Gubernur mengatakan, pihaknya akan kembali mengusulkan RUU Otsus Plus yang ditolak beberapa waktu lalu. “sebelum kita ajukan, kita akan duduk bersama dengan pemerintah provinsi Papua Barat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Ramdhani, mengatakan pihaknya akan menyuarakan revisi undang-undang Otsus sesuai keinginan pemerintah provinsi Papua.

" kami ingin ada penguatan, opsinya ada dua yaitu apakah revisi undang-undang Otsus atau ada undang-undang baru dengan nama Otsus Plus," kata Benny.

Sebab, kata Benny, selama 22 tahun masih cenderung masih ompong dan banci secara implementatif, karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah penguatan dan kewenangan kepada daerah, agar masyarakat sejahtera.

“Papua yang memiliki sumber daya alam tetapi dinikmatI oleh koorporasi asing seperti PT. Freeport. ketidakadilan, disatu sisi negara menginginkan Papua tetap dalam wilayah NKRI," ujarnya.

"Seharusnya NKRI menjaga dan tetap mengawal Papua dalam kehendak rakyat Papua itu sendiri, dalam hal memberikan atau mendelegasikan kewenangan lebih kuat agar Papua melalui pemerintahnya, MRP dan DPRP bisa mengatur rumah tangganya sendiri," sambungnya.

Dibaca 179 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX