Pengembangan Pembangunan Butuh Kejelasan Kepemilikan Tanah dan Laut | Pasific Pos.com

| 18 January, 2020 |

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si. Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si.

Pengembangan Pembangunan Butuh Kejelasan Kepemilikan Tanah dan Laut

Kabupaten Jayapura Penulis  Selasa, 09 Oktober 2018 20:49 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Kepemilikan hak ulayat atas tanah dan laut sangat dibutuhkan dalam pengembangan pembangunan bagi masyarakat di kampung-kampung yang berada di seluruh wilayah Pemerintahan Kabupaten Jayapura, baik di Wilayah Pembangunan (WP) I, II, III dan IV.

Pemerintah Kabupaten Jayapura sejak dulu telah membagi wilayahnya menjadi empat bagian wilayah pembanguanan. Pembagian tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mempermudah sekaligus untuk pemerataan pengembangan bagi masyarakat.


Walaupun telah terbagi dalam empat wilayah pembangunan, namum hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura masih menemui kendala dalam mengembangkan pembangunan, hal tersebut dikarenakan belum adanya kejelaskan terhadap hak ulayat kepemilikan tanah dan laut.


Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si dalam tatap muka bersama masyarakat di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani belum lama ini menegaskan, pihakanya akan fokus terhadap pemetaan kewilayahan sekaligus mendapat kejelasan hak ulayat atas tanah dan laut milik masyarakat.


“Kita ingin membangunan dari pinggiran sesuai arahan Presiden tetapi kendala kita selalu di masalah hak ulayat atas tanah dan laut. Untuk itu, dibutuhkan kejelaskan kepemilikan hak ulayat berdasarkan kewilayahan guna pengembangan pembangunan,” ujarnya.


Dirinya mengharapkan dukungan dari semua komponen masyarakat Kabupaten Jayapura, terutama masyarakat adat pemilik hak ulayat di setiap kampung dan distrik di empat wilayah pembangunan untuk bekerjasama dengan pemerintah mengatasi persoalan hak.


Supaya pembangunan, lanjut Mathius yang berpihak kepada masyarkat dapat di kerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Banyak pembangunan yang harusnya di nikmati masyarakat namun kadang di alihkan atau di batalkan akibat tersandung masalah hak ulayat.


“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa semua tanah dan laut di Wilayah Kabupaten Jayapura ada hak kepemilikannya. Masyarakat adat lah pemilkinya, sebab itu perlu adanya dukungan semua pihak terutama masyarakat adat untuk penentuan kepemilikan hak ulayat atas tanah-tanah dan laut di daerah ini,” pungkasnya.

Dibaca 255 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.