2019 Distrik Akan Menjadi Pusat Pelayanan Publik | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

Tampak Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw sedang memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Jayapura. Tampak Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw sedang memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Jayapura.

2019 Distrik Akan Menjadi Pusat Pelayanan Publik

Kabupaten Jayapura Penulis  Selasa, 25 September 2018 20:45 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai salah satu kabupaten tertua di Papua, terus melalukan inovasi-inovasi baru pro rakyat. Salah satu inovasi adalah dalam hal peningkatan pelayanan publik bagi semua masyarakat yang mendiami 19 distrik dan 149 Kampung di daerah ini.

Salah satu langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan layanan publik bagi masyarakat adalah menyerahkan sebagain kewenangan pimpinan daerah dan kepala dinas, badan dan kantor kepada pihak distrik.


“Mulai tahun 2019, semua jenis layanan publik akan di turunkan ke distrik. Dengan demikian, semua pelayana publik yang bersentuhan dengan masyarakat dapat di urus saja di distrik tanpa harus ke kabupaten,” tegas Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si kepada wartawan usai membuka Rakornis pengelolaan dan pendapatan daerah di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Senin (24/9/18) Pagi.


Bupati menjelaskan, dengan di turunkannya sebagian kewenanan pimpinan daerah ke tingkat distrik maka dengan sendirinya, apa yang termuat dalam hasil Musrembanda Kabupaten Jayapura yang di sebut dengan distrik sebagai pusat pemberdayaan, pusat pelatihan dan pusat data/informasi akan menjadi nyata.


Untuk itu, Awoitauw menegaskan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat memberikan dukungan supaya pelimbahan kewenangan yang nanti akan di turunkan ke tungkat distrik tidak hanya kewenangan kepala daerah saja tetapi juga kewenagnan kepala OPD.


Dikatakannya, pelimpahan sebagian kewenangan ini dilakukan mengingat sulitnya warga yang mendiami kawasan pinggiran dan terpencil mendapat pelayanan publik. Kesulitan yang dialamai sangat beragam, mulai dari sulitnya kondisi geografis, sulit transportasi dan sejumlah kesulitan lainnya yang dialami warga jika ingin mengurus kebutuhan publik di kantor bupati.


“Kami berharap, dengan di turunkannya semua jenis pelayanan publik ke tingkat distri tahun depan dapat menolong masyarakat mengurus kebutuhan publiknya dengan mudah. Kepuasan dan kemudahan masyarakat dalam menerima pelayanan dari pemerintah menjadi kebanggan tersendiri dari Pemerintah Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.

Dibaca 350 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.