Sendius Wonda Jabat Carataker Bupati Nabire | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Sendius Wonda Jabat Carataker Bupati Nabire

Beri rating artikel ini
(0 voting)

SEKDA PAPUA, TEA. HERY DOSINAEN

Sekda : Pelantikan Akan Dilaksanakan Senin Depan

JAYAPURA,- Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Sendius Wonda ditunjuk sebagai carateker Bupati Kabupaten Nabire.
Penunjukkan Sendius Wonda berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.91 – 49502  tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Bupati Nabire.
“Kami mengundang Plh Bupati Nabire Johny Pasande yang juga menjabat sebagai Sekda Nabire. Ketua DPRD Sementara - Kab. Nabire Marthen Douw bersama Forkompimda Plus untuk hadir dan diberikan penjelasan tentag penetapan jadwal pelantikan,”terang Sekda Papua TEA Hery Dosinaen kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup bersama Forkompimda Nabire, Rabu (24/6) diruang Rapat Sekda Kota Jayapura.
Pelantikan Carataker Bupati Nabire ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni di Sasana Krida Dok II Pukul 09:00 Wit, yang akan diambil sumpah janji oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
Menjawab pertanyaan wartawan apakah kabupaten lainnya yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada awal bulan Desember 2015 ini.
Kata Dosinaen, kabupaten lain belum, karena ada  bupati yang belum akhiri masa jabatannya. “Itu kan paket bersama. Nanti kita melihat kabupaten yang ada dan karena ada masa tugas bupati yang masa jabatannya defenitif belum habis. Jadi kita belum menggantikannya,”terangnya.
Sedangkan soal beberapa kabupaten yang terhambat masalah Pemilukada serentak, dikarenakan ada beberapa kabupaten yang tidak menyetorkan dana ke kas KPU dan Panwaslunya.
Dikatakannya sebetulnya MoU atau nota kesepahaman antara bupati dan KPU bersama Panwas, hampir di semua kabupaten sudah melaksanakannya. Hanya saja persoalannya sekarang sigma dari nominal pendanaan Pilkada itu bervariatif berdasarkan kondisi daerah.
Selain itu juga sampai saat ini belum ada nominal yang pasti, karena itu akan dirasionalkan pada perubahan anggaran nanti. “Jadi 11 Bupati ini harus Pro aktif. Tetapi MoU ini semua saya sudah terima laporan dari KPU Provinsi bahwa MoU dengan KPU daerah dan Panwaslu sudah dilakukan,”tuturnya.
Dalam artian dengan dasar MoU itu bahwasannya bupati telah mempersiapkan pembiayaan untuk itu.
Soal dalam realitanya Pemerintah Kabupaten tidak menyetorkan dananya, menurut mantan Sekwan Puncak Jaya itu, diakui sekda dana tersebut akan disetorkan sesuai aturan penetapan. Karena Pilkada serentak ini banyak kabupaten yang tidak menganggarkan. Bahkan ada yang Semester I pada tahun 2016 harus digabung dengan kabupupaten lain yang serentak ini.
“Ini konsekuensi logis yang harus dihadapi. MoU oke dilaksanakan, sambil menunggu perubahan anggaran ini ditetapkan. Sesudah ditetapkan, baru bisa. Kalau yang tidak bisa semena – mena disertai dengan dana pada saat itu juga. Sementara pembiayaannya belum dibahas bersama DPRD, kan harus ada penetapan di perubahan anggaran,”jelasnya panjang lebar.
Mengenai desakan yang meminta Pemilukada ditunda karena dana belum cair. Kata Sekda, sampai saat ini belum ada regulasi yang menjadi referensi kami untuk ada hal – hal atau sanksi dalam hal ketatanegaraan. Akan tetapi Pilkada serentak ini adalah agenda nasional yang harus wajib dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah.  “Jadi ini tugas dan tanggung jawab bupati di daerah untuk pelaksanaan Pilkada ini,”tukasnya. (Bams)

Dibaca 876 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.