Fatwa MUI Menjadi Ranah MUI dan Pemerintah Pusat | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

Fatwa MUI Menjadi Ranah MUI dan Pemerintah Pusat

Papua Barat Penulis  Minggu, 26 Agustus 2018 07:54 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Fatwa MUI tentang vaksin Measles dan Rubella (MR) merupakan ranah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikannya, ungkap Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Namun, kata dia, selaku Gubernur, dirinya mengimbau masyarakat yang mempunyai anak antara 9 bulan hingga 15 tahun supaya dibawa ke tempat pelayanan Imunisasi MR.

Ditegaskan Gubernur, pemerintah daerah tidak memberikan keharusan, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk mengimbau dan mengajak masyarakat supaya membawa anaknya guna mendapatkan Imunisasi MR.

“Sebab, penyakit Campak dan Rubella bisa membuat paru-paru bocor, bisa buta, dan bisa tuli. Jadi, kita harapkan generasi penerus yang ada ke depan harus sehat, kuat, dan menjadi penerus bangsa ini,” kata Mandacan kepada para wartawan di halaman Gereja Kanaan, Kabupaten Manokwari, Kamis (23/8).

Sementara Kepala Seksi P2M, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Edi Sunandar menjelaskan, Dinkes Provinsi Papua Barat akan mengikuti fatwa MUI terkait vaksin MR. Fatwa itu karena bersinggungan dengan barang yang haram, tapi karena kondisi darurat, sehingga boleh digunakan.

Dengan fatwa MUi ini, ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, selebihnya diserahkan kepada masyarakat.

“Kami melaksanakan tuggas sesuai instruksi Menteri Kesehatan dan dengan adanya fatwa MUI yang sekarang, artinya lebih baik, sehingga jelas apa yang harus kami laksanakan,” tukasnya Sunandar.

Disebutkannya, contoh kasus pada 2017, dimana terjadi kasus Campak di Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan dengan 2 anak menjadi korban. “Itu juga terjadi lantaran tidak diimunisasi,” katanya. [CR44***-R1] 

Dibaca 235 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.