Pemkab Pegubin Disebut Tak Punya Etika Pemerintahan | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop. Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop.

Pemkab Pegubin Disebut Tak Punya Etika Pemerintahan

Lintas Daerah Penulis  Kamis, 23 Agustus 2018 22:03 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Perebutan wilayah pemerintahan antar Kabupaten di Provinsi Papua belum juga selesai. Terbaru, pencaplokan tiga kampung yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang di Kabupaten Boven Digoel.

Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop selaku pemilik daerah yang sah secara administratif menyebut Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya.


“Mestinya kalau bertetangga kan saling bertanya, menyapa atau membicarakan dengan baik kalau ada sesuatu hal”.
“Apalagi sudah ada kesepakatan di tingkat pusat dalam rapat penentuan batas wilayah, yang mana mau ditaruh titik koordinat dan sudah disepakati serta dihadiri perwakilan Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa wilayah Danowage Korowai itu masuk Boven Digoel. Memang yang hadir bukan bupati tapi asisten, namun dalam etika pemerintahan keputusan itu harus ditaati,” terang dia di Jayapura, Kamis (23/8).


Menurutnya, sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut.
Dia mencontohkan seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut.


“Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung”.


“Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah. Sehingga kalau kita pahami betul bagaimana berperintahan yang baik, maka kalau pusat melarang maka kita dibawahnya mematuhi,” jelasnya.


Sementara kerugian lain yang diderita dari pelantikan itu, yakni munculnya ketidakpastian hukum bagi wilayah itu. “Ini juga buat masyarakat jadi kebingungan. Sebab pemerintahan yang baik adalah yang tidak meninggalkan masalah bagi masyarakat”.


“Sebab hal itu yang mendasari kenapa sampai disebut pencaplokan. Intinya kembali kepada pribadi masing-masing. Saya tidak punya kepentingan politik apapun. Bagi saya sebagai mantan birokrat yang jadi bupati, yang terpenting bagi saya bagaimana melayani masyarakat lebih maksimal. Sebab kalau wilayah ini lebih efektif dilayani oleh Pegunungan Bintang saya terima,” pungkasnya.

Dibaca 603 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX