Eks Karyawan PT Freeport Desak DPR Papua Bentuk Pansus | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

Eks karyawan Freeport saat melakukan aksi demo di gedung DPR Papua, Selasa (21/8/19).Foto Tiara/Pasific Pos. Eks karyawan Freeport saat melakukan aksi demo di gedung DPR Papua, Selasa (21/8/19).Foto Tiara/Pasific Pos.

Eks Karyawan PT Freeport Desak DPR Papua Bentuk Pansus

Headline Penulis  Kamis, 23 Agustus 2018 04:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia yang menamakan diri Moker (Mantan Kerja) mendesak DPR Papua untuk membentuk Pantia Khusus (Pansus) dalam upaya memperjuangkan nasib mereka yang sudah di PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia. Bahkan mantan karyawan yang sudah di PHK sebanyak 8300 orang ini akan terus menuntut keadilan.

Koordinator Mogok Kerja (Moker) Eks Karyawan Freeport untuk area Jayapura dan Biak, Yosep Pustalakua menegaskan, jika 8300 karyawan Freeport yang di PHK secara sepihak tersebut, akan terus menuntut keadilan.


"Untuk itu kami datang mendesak DPR Papua untuk membentuk pansus terhadap nasib 8300 eks karyawan Freeport yang di PHK sepihak ini,“ tegas Yosep di sela-sela demo damai pada Selasa (21/8/18).


Apalagi, kata Yosep, DPR Papua telah menfasilitasi pertemuan antara korban PHK sepihak dengan managemen Freeport, sejak Februari 2018. Bahkan, ada rencana untuk bertemu dengan pemilik saham Freeport di Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah moker 8300 pekerja Freeport tersebut.


Namun lanjut Yosep, sampai saat ini hal itu belum terealisasi, sehingga pihaknya kembali menuntut DPR Papua merealisasikan hal itu.


"Jadi, intinya kami mendesak DPR Papua untuk membentuk pansus, terkait permasalahan mogok kerja yang terjadi di PT Frerport Indonesia yang mengakibatkan 8.300 pekerja kehilangan pekerjaan,“ tandasnya.


Apalagi kata Yosep, akibat dari mogok kerja itu hingga di PHK sepihak itu, sudah ada 31 orang yang meninggal dunia.


“Dampak dari PHK yang dibuat oleh PT Freeport ini sehingga mengakibatkan teman teman pekerja kami yang ikut dalam mogok kerja bersama sama dengan kami ini sudah 31 orang meninggal dunia,“ ucapnya.


Terkait soal demo serupa di Jakarta, Yosep menjelaskan, kalau tuntutannya sama yakni mengembalikan 8300 orang pekerja itu bekerja tanpa sanksi apa pun dan BPJS segera diaktifkan serta hak-hak pekerja segera dikembalikan.


"Artinya, hak hak kami harus kami dapatkan seperti semula. Jadi demo ini akan terus berlanjut sampai kami pekerja Moker mendapat keadilan di negara Indonesia ini,“ tandasnya.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengakui jika memang DPR Papua sudah beberapa kali menfasilitasi antara eks karyawan Freeport yang di PHK sepihak itu, bersama Disnaker bertemu dengan managemen Freeport.


"Kami jugs sangat sedih atas semua ini, karena pemerintah pusat sama sekali tidak memberikan sebuah respon bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan ini,“ ungkapnya


Padahal, lanjut Along panggilan akrab dari Politisi Partai Golkar ini, mestinya pemerintah pusat terutama melalui Kementerian SDM dan Kementerian Tenaga Kerja punya hati dan kepedulian terhadap nasib 8300 karyawan Freeport yang di PHK tersebut agar bisa diselesaikan secepatnya.


"Kalau ini dibiarkan terus berlarut larut, dan tidak ada solusi maka dapat mengakibatkan dampak negative dari saudara saudara kita yang di PHK,“ tandas Along.


Terkait aspirasi itu tambahnya, DPR Papua secara kelembagaan sudah bekerja, sehingga pihaknya meminta pemerintah pusat untuk membuka diri untuk menyelesaikan maslaah ini.


"Jadi, perlu solusi dari pemerintah pusat. Sehingga ini tidak dibiarkan berlarut-larut, “ tutup Along. (TIARA)

Dibaca 496 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX