Ancaman Pjs Gubernur, Dinilai Cara Rezim Masa Orba | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai (Foto Tiara/Pasific Pos) Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai (Foto Tiara/Pasific Pos)

Ancaman Pjs Gubernur, Dinilai Cara Rezim Masa Orba

Headline Penulis  Rabu, 15 Agustus 2018 22:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Ancaman Penjabat Gubernur (Penjagub) Papua, Soedarmo yang akan menghentikan dana Otsus ke Fakultas FISIP Uncen, mendapat kecaman dari Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai.


Dikatakan, ancaman itu, lantaran ospek di Uncen yang diwarnai yel-yel Papua Merdeka dan mengenakan bintang kejora.


Legislator Papua ini menilai, ancaman itu merupakan cara-cara rezim, atau cara-cara pendekatan masa Orde baru (Orba)


"Itu cara-cara Orde Baru, karena mereka selalu mengancam orang asli Papua untuk mendapatkan sebuah haknya. Apalagi, Penjabat ini mantan jenderal dan tahu sejarah politik Papua dan NKRI. Jadi jangan asal melontarkan sebuah ungkapan yang seolah -olah mewakili pemerintah pusat," kata Ruben Magai kepada sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15*8/18).


Lanjut dikatakan, hari ini kondisi Papua ada pada titik merah. Apalagi, penjabat gubernur ini juga adalah Dirjen Kesbangpol di Kemendagri, sehingga dia tahu itu persis, bagaimana caranya mendekati orang Papua.


"Jadi, bukan mengungkapkan sebuah kata yang mengandung ancaman. ," ketus Ruben.


Bahkan tandas Ruben, ini juga salah satu cara untuk membungkam ruang demokrasi orang asli Papua.


Padahal lanjutnya, dana Otsus itu diberikan kepada orang asli Papua saat minta merdeka. Namun cara Penjagub Papua itu memperlihatkan sikap Jakarta yang sebenarnya untuk tidak mau membangun Papua.


"Dana Otsus bukan diberikan penjabat gubernur. Seperti anak kecil saja, seakan sudah tak ada solusi. Selama ini sudah banyak orang Papua yang terbunuh dengan istilah Seperatis, OPM, GPK dan lainnya. Itu istilah-istilah yang selama pemerintahan Orde Baru, dipakai oleh TNI/Polri," ketusnya.


Untuk itu, Ruben juga meminta kepada pihak kepolisian, tak lagi menangkap mahasiswa seperti permintaan penjabat gubernur, dan penjabat gubernur juga harus menjelaskan apakah itu bicara atas nama negara atau pribadi, karena ada kepentingan.


"Jadi, hentikan kata-kata yang mengancam orang asli Papua dalam dunia pendidikan. Jangan lagi tangkap mahasiswa karena itu mimbar kampus. Jangan Seenaknya melontarkan kata-kata yang bukannya mengobati hati masyarakat Papua, tapi malah sebaliknya melukai hati orang asli Papua,," tegasnya.


Ruben Magai menambahkan, penjabat gubernur harus tahu selama ini orang Papua selalu dalam ancaman dan stigma. Apalagi pendekatan hukum dan senjata, dipakai negara. Kondisi itu sudah terjadi sejak 1961.


"Kami bukan tak mengerti, jadi mulai hari ini kepolisian hentikan semua proses itu, tidak boleh menangkap mahasiswa, karrna itu adalah mimbar kampus. Mereka harus tahu itu, " tekannya. (TIARA)

Dibaca 644 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.