Komisi V DPR Papua Tak Ingin BPJS Menghapus KPS | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Natan Pahabol. Natan Pahabol.

Komisi V DPR Papua Tak Ingin BPJS Menghapus KPS

Pendidikan & Kesehatan Penulis  Senin, 13 Agustus 2018 18:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Natan : Padahal Anggaran BPJS Mencapai Rp. 123 Milliar

 

Jayapura, - Meskipun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mewajibkan setiap warga masyatakat Indonesia menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Namun DPR Papua khususnya Komisi V DPR Papua yang membidangi Kesehatan tak ingin kebijakan pemerintah pusat ini menghapus Kartu Papua Sehat (KPS) yang merupakan program Pemprov Papua, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

Hal itu ditegaskan, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol, baru-baru ini ketika pihaknya membahas masalah itu dalam hearing komisi dengan mitra terkait.


"BPJS ini kan akan berlaku secara nasional se Indonesia, sehingga tahun 2019 mendatang, masyarakat semua sudah harus punya Kartu BPJS, " kata Natan Pahabol lewat via teleponnya, kemarin.


Padahal kata Natan, di Papua anggaran BPJS disebut mencapai Rp 123 milliar untuk 28 kabupaten dan satu kota. Tapi perlu diketahui bahwa di Papua juga ada program KPS.


"Ini yang harus dilihat Kementerian Kesehatan, bagaimana agar disinkronkan," ucapnya.


Menurutnya, sejak KPS diberlakukan 2014 lalu pelaksanaannya sudah berjalan baik, sehingga setiap tahun pemprov dan DPR Papua menganggarkan dana untuk program itu karena banyak membantu orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman.


Legislator Partai Gerindra ini mencontohkan, ketika masyarakat asli Papua di pedalaman Papua jatuh sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit di kota, bahkan ke kabupaten lain, semua biaya ditanggung KPS, termasuk untuk pengikut (pendamping) pasien meski harus menggunakan pesawat.


"Jadi kalau ada pasien pengguna KPS yang harus dioperasi dengan harga mahal itu dibantu semua. Atau jika ada pasien yang meninggal dalam pengobatan di kota atau kabupaten lain, mulai dari peti jenazah hingga biaya pengiriman ke kampung halamannya ditanggung KPS," jelasnya.


Selain itu lanjut Natan Pahabol, rangkaian dari program KPS yang dilaksanakan Dinkes Papua, juga ada program pelayanan dari pintu ke pintu melalui Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang dan Satgas Terapung.


Belum lagi kata Natan, ada dana KPS yang diberikan untuk klinik-klinik yang melakukan pelayanan kesehatan, misalnya milik gereja.


"KPS itu sangat bermafaat, namun Kementerian Kesehatan belum mengetahuinya. Jadi kami harap KPS di Papua tetap berlaku, apalagi Papua miliki UU Otsus," tandasnya.


Bahkan tandas Natan, silahkan pemerintah memberlakukan BPJS secara nasional, karena itu diatur undang-undang. Namun untuk Papua, KPS tetap harus ada, dan DPR Papua akan tetap menganggarkannya karena sangat membantu orang asli Papua.


"Kalau BPJS kan yang dilayani hanya orang yang memiliki NIK atau KTP-el, sedangkan sebagain besar orang asli Papua belum memiliki KTP-el, terutama yang tinggal di kampung-kampung," tutup Natan Pahabol. (TIARA)

Dibaca 188 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.