LSM Papua Bangkit : Pemalang Fasilitas Sosial Adalah Pelanggaran HAM | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jhoku Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jhoku

LSM Papua Bangkit : Pemalang Fasilitas Sosial Adalah Pelanggaran HAM

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 08 Agustus 2018 21:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit menyebut, para pihak yang selalu melakukan pemalangan terhadap fasilitas Sosial seperti sekolah,Rumah Sakit, Bandara dan fasilitas yang berkaitan dengan publik adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu di perangi secara bersama.

“Kami mengecam keras pemalangan sekolah yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan alasan hak ulayat. Mengapa, karena akibat pemalangan siswa-siswi yang notabene adalah anak-anak dari kampung atau wilayah tersebut menjadi korban dengan tidak menikmati proses belajar-mengajar,” tegas Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jhoku saat di temui di salah satu café di Kota Sentani, Rabu (8/8/18) Sore.


Dirinya meminta supaya, Pemerintah Daerah harus tegas dalam menangani persoalan pemalangan sekolah yang marak terjadi. Sebab jika tidak, maka aksi-aksi pemalangan serupa akan terjadi di waktu-waktu mendatang dan kondisi tersebut akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan Sumber Dayan Manusia (SDM) di daerah ini.


“Para siswa-siswi dari sekolah yang dipalang mempunyai hak untuk menerima pengetahuan. Lantas, jika sekolah tersebut di palang, berati anak-anak tidak menerima haknya karena di batasi oleh para pemalang dan ini sudah masuk kategori pelanggaran HAM,” jelasnya.


Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan tersebut bukan bermaksud menghalangi tuntutan para pemalang tetapi lebih kepada dampak dari pemalangan. Artinya, jika pembayran lokasi sekolah yang di tuntut maka hendaknya berurusan dengan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, tidak memalang sekolah yang berdampak meluas bagi para siswa-siswi.


Ditambakan, Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura kedepan dapat melakukan invenatarisi semua aset daerah termasuk tanah dari sekolah-sekolah yang ada serta melakukan sertivikasi supaya menghindari pemalangan sekolah.


“Inventaris juga tanah dari sekolah-sekolah yang telah di bayar pemerintah, siapakan dokumen pembayarannya dan tunjukan kepada para pemalang. Kalau sudah di bayar pemerintah tetapi bayarnya kepada orang lain di kampung tersebut maka itu adalah urusan pemalang yang harus di selesaikan di para-para adat,” tandasnya.


Yoku menuturkan, pendidikan adalah hal yang sangat fundamental sekali dalam memajukan daearah. Sebab itu, persoalan pendidikan hendaknya menjadi perhatian bersama baik pemerintah tetapi juga masyarakat, agar kelak cita-cita mensejahterakan dan memajukan daerah ini untuk sama dengan daerah lain dapat terwujud.

Dibaca 304 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX