Sengketa Pilkada di MK Terbanyak dari Papua | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Sengketa Pilkada di MK Terbanyak dari Papua

Headline Penulis  Senin, 30 Juli 2018 22:01 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jakarta, Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 masih belum usai. Kini para pasangan calon (paslon) ramai ramai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menerima 68 permohonan perkara Pilkada Serentak 2018. Dari 68 permohonan perkara Pilkada yang diterima MK, 11 di antaranya perkara Pilkada yang digelar di Provinsi Papua.


Ke-11 permohonan tersebut yakni satu permohonan perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Papua dan 10 permohonan perkara pemilihan bupati dan wakil bupati di 5 kabupaten yaitu, Kabupaten Mimika, Deiyai, Puncak, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Biak Numfor.


Dari 7 kabupaten yang menggelar pilkada, hanya 2 kabupaten yang luput dari sengketa di MK yakni, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Paniai yang baru melangsungkan pemungutan suara susulan 28 Juli lalu.


Permohonan perkara Pilgub Papua yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, John Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwae (JOSUA) dengan nomor pendaftaran 59/ 1/ PAN.MK/ 2018, tertanggal 11 Juli 2018. Gugatan paslon JOSUA melalui kuasa hukumnya Law Office Saleh & Partners teregistrasi di MK dengan Nomor: 48/PHP-Gub-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.


Untuk permohonan perkara Pilkada Kabupaten Biak Numfor, diajukan paslon nomor urut 3, Nichodemus Ronsumbre - Akmal Bachri Hi Kalabe dengan nomor pendaftaran 8/ 1/ PAN.MK/ 2018, tertanggal 6 Juli 2018. Gugatan paslon ini melalui kuasa hukumnya Kantor Kamasan Law Firm teregistrasi dengan Nomor: 7/PHP-Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.


Gugatan hasil Pilkada Deiyai, diajukan dua paslon yakni paslon nomor urut 4, Inarius Douw - Anakletus Doo dan paslon nomor urut 3, Dance Takimai - Robert Dawapa.


Permohonan perkara Pilkada Deiyai dari paslon Inarius Douw - Anakletus Doo melalui kuasa hukumnya Refly Harun & Partners Constitutional Law Office yang teregistrasi dengan Nomor: 35/PHP-Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.
Sementara permohonan perkara paslon Dance Takimai - Robert Dawapa melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum Niode & Rekan teregistrasi dengan Nomor: 44/PHP-Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.


Gugatan Melalui Lembaga Masyarakat Adat


Dari 11 permohonan sengketa hasil Pilkada asal Provinsi Papua yang masuk ke MK, dua gugatan berasal dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Pemohon dari LMA ini menggugat hasil Pilkada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang mana kedua Pilkada tersebut diikuti oleh calon tunggal.


Pilkada Puncak hanya diikuti Willem Wandik - Pelinus Balinal, sementara Pilkada Mamberamo Tengah hanya diikuti paslon Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak.


Hasil Pilkada Puncak digugat oleh LMA Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago yang diwakili Paus Kogoya dan Alfius Tabuni melalui kuasa hukumnya Refly Harun & Partners Constitutional Law Office yang teregistrasi dengan Nomor: 18/PHP- Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.


Sementara itu gugatan terbanyak adalah dari kabupaten Mimika dengan 5 gugatan dari 7 kontestan.
Dalam gugatannya ke MK, 5 calon perseorangan ini mengklaim pelaksanaan Pilkada Mimika tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah tempat. Anehnya, gugatannya yang diajukan oleh 5 calon perseorangan ini sudah lebih dulu diperkarakan oleh paslon petahana dalam gugatannya terhadap komisioner KPUD Mimika dan anggota Panwaslu Mimika, namun saat itu justru terus dibantah oleh ke-5 paslon perseorangan ini.


Seperti yang telah diprediksi, para paslon jalur perseorangan ini terus berupaya menjegal pasangan petahana Eltinus Omaleng - Johannes Rettob dengan berbagai cara.


Setelah berhasil meloloskan 4 paslon jalur perseorangan secara kontroversial tanpa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengecekan dukungan jalur perseorangan, KPUD Mimika yang dipimpin Theodora Ocepina Magal yang notabene adik kandung Hans Magal salah satu calon bupati, sempat mendiskualifikasi pasangan petahana.


Melalui serangkaian gugatan hukum yang diajukan petahana, ke DKPP, Panwaslu, dan terakhir di PTTUN Makassar, akhirnya lolos menjadi kontestan pilkada Mimika.


Usai pemungutan suara, dan memasuki tahapan pleno rekapitulasi suara, kembali diwarnai dengan OTT politik uang terhadap calon bupati nomor urut 4 Hans Magal dengan anggota PPD Mimika Baru yang diduga hendak bertransaksi untuk merubah hasil pemungutan suara.

Dibaca 598 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.