Akui Paslon No 6 Menang dan Minta PSU Tanpa No 6 | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

kuasa hukum paslon no 6 usai menghadiri sidang MK kuasa hukum paslon no 6 usai menghadiri sidang MK

Akui Paslon No 6 Menang dan Minta PSU Tanpa No 6

Headline Penulis  Minggu, 29 Juli 2018 21:49 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara marathon. Khusus untuk pelaksanaan pilkada di kabupaten Mimika tercatat lima pasangan calon (paslon) yang menggugat ke MK.

Pada sidang perdana yang dilaksanakan Jumat (27/7) terungkap dari lima gugatan mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).


Ketua hakim pada persidangan perdana ini Aswanto sempat merasa heran atas gugatan yang diajukan paslon Robertus Waropea, S.H., dan Albert Bolang. Dimana paslon ini melalui kuasa hukumnya Laode Muhamad mengajukan keberatan atas perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU dalam sidang plenonya.


"Bahwa berdasarkan perhintungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut.


Nomor Urut 2, saya langsung saja, 22.500. Dan, Pasangan Nomor Urut 6=23.292. Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 22.500 suara di 8 distrik Kabupaten Mimika. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan dan kecurangan," ujar kuasa hukum Laode.


Hakim ketua Aswanto pun terkaget dan heran. "Sebentar, sebentar! Saya klarifikasi. Ini menurut anda tetap bukan anda yang peraih terbanyak, ya?" ujar hakim ketua Aswanto.


Tuntut Pemungutan Suara Ulang


Sementara keempat paslon lain yang menggugat menuntut pemungutan suara ulang (PSU). Berbagai alasan diajukan. Antara lain pada tanggal 27 Juni 2018.
Tujuh. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pleno penetapan oleh KPU pada tanggal 10 Juli 2018 malam dan berakhir pada tanggal 11 Juli. Dalam proses tersebut, setelah didesak oleh saksi masing-masing paslon, kecuali Paslon Nomor Urut 6, agar KPU menunjukkan bukti SK pengangkatan dan pelantikan KPPS seluruh Distrik Kabupaten Mimika, namun hal tersebut tidak dapat diperlihatkan. Hanya 10 distrik saja dari 18 distrik Kabupaten Mimika. Sedangkan, di 8 distrik, sampai saat ini belum ada rapat pleno.


Ke 8 distrik, masing-masing Distrik Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana, Tembagapura, lwaka, Mimika Timur, dan Aqimuqa tidak memiliki legalitas sebagai penyelenggara di tingkat PPS.


Selaku kuasa hukum Laode Muhamad menjelaskan bahwa jika melihat jumlah suara DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Mimika tanpa melalui proses legalitas terhadap KPPS penyelenggara pemungutan, kolom pertama berjumlah 215.787 suara, sedangkan 10 distrik yang telah memenuhi kriteria selaku
KPPS atau legal sebagaimana kolom kedua di atas, berjumlah 16.619 suara. Dengan demikian, maka suara yang dikategorikan memenuhi syarat formil sebagaimana undang-undang dan legalitas dalam pemilukada hanya 7%, sedangkan 93% suara adalah telah dipleno secara ilegal dan telah memenangkan Pasangan Nomor Urut 6 atas nama Eltinus Omaleng dan Yohanes Retob.


Pada sidang perdana ini juga terungkap penangkapan pada saat menjelang rekapitulasi PPK di PPD di Mimika Baru, itu salah satu pasangan calon berusaha mengubah hasil penghitungan suara. "Ini bisa nanti dikonfirmasi kepada sentra Gakkumdu kabupaten Mimika, dalam hal ini Panwas Kabupaten Mimika," ujar kuasa hukum.

Dibaca 518 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.