Pembahasan Raperdasus DBH Migas Terhenti Sejenak karena Ada Masukan Tokoh Adat | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

Pembahasan Raperdasus DBH Migas Terhenti Sejenak karena Ada Masukan Tokoh Adat

Papua Barat Penulis  Kamis, 26 Juli 2018 12:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pembahasan Raperdasus tentang Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) sudah dilakukan oleh DPR Papua Barat melalui Bapemperda. Hanya saja pembahasan itu terhenti karena pokok-pokok pikiran yang disampaikan tokoh-tokoh adat dari tiga daerah penghasil yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.

“Sebenarnya secara resmi mereka sudah serahkan ke kami, kami sudah bahas. Kalau memang masih ada pokok-pokok pikiran --kemarin ada beberapa tokoh adat yang bertemu kami mempertanyakan itu-- kami sarankan kalau boleh dan masih ada, kami disurati apa yang menjadi pokok-pokok pikiran tambahan. Namun bukan berarti membatalkan pokok-pokok pikiran yang sudah diserahkan kepada kami sebelumnya, hanya menambahkan saja,” ujar Wakil Ketua DPR Papua Barat, Roberth Manibuy kepada wartawan di gedung DPR Papua Barat, Rabu (25/7).

Dia mengatakan itu saat ditanya apakah Raperdasus DBH Migas dikembalikan ke daerah penghasil untuk dibahas.

Mengenai pokok-pokok pikiran apa yang diserahkan ke DPR, dia mengatakan, secara garis besar terkait besaran pembagian. Namun soal besarannya akan dihitung oleh ti ahli atau tim teknis.

“Itu pentingnya di situ karena Raperdasus ini  ujung-ujungnya terkait dengan biaya, dana, kompensasi, jadi lebih cenderung kepada pembagian, persentasenya. Soal besar-kecilnya pasti ada perhitungan-perhitungan tim teknis atau tim ahli,” sebutnya.

Dia mengemukakan, beberapa waktu lalu sebelum penyerahan pokok-pokok pikiran tokoh adat ke DPR, Pemkab Bintuni menyurati DPR Papua Barat dan sudah ditindaklanjuti oleh DPR. Tak hanya itu, Bupati Bintuni juga menyurati DPR, khususnya meminta kesiapan Bapemperda DPR Papua Barat untuk menyerahkan pokok pikiran guna memperkuat Raperdasus DBH Migas.

“Surat itu sudah diterima dan diserahkan ke Bapemperda dan mereka sudah bekerja. Cuma saja, ada beberapa masukan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat dari Bintuni terkait pokok-pokok pikiran itu, sehingga membuat kami sedikit terhenti untuk melihat itu kembali karena pokok-pokok pikiran yang dimasukkan tim teknis, yang sebenarnya juga melibatkan tokoh adat, menjadi sesuatu yang belum lengkap bagi mereka, sehingga mereka meminta Raperdasus ditunda dan akan dibicarakan kembali. Pada prinsipnya kami telah bekerja dan melihat pokok-pokok pikiran tentang DBH Migas di tiga daerah penghasil itu,” tegasnya.

Saat ditanyak apakah Raperdasus itu akan dibahas ulang dengan melibatkan masyarakat adat dari tiga daerah itu, dia mengatakan, sebenarnya tidak perlu melibatkan masyarakat adat karena ranahnya ada pada Bepemperda. Jika terkait dengan kepentingan masyarakat adat, DPR hanya meminta pokok-pokok pikiran saja.

“Tapi melibatkan mereka langsung dalam pembahasan ini  kan sebenarnya sudah di luar mekanisme, tapi tidak ada salah mereka memberikan masukan atau pokok-pokok pikiran terkait Raperdasus ini karena berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah,” tukasnya. (CR44) 

Dibaca 284 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.